Kubu Anies-Sandi beberkan politik sembako di semua wilayah Jakarta

Merdeka.com - Kubu pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Anies Baswedan - Sandiaga Uno mengungkapkan adanya praktik politik uang (money politic) yang terjadi di sepanjang masa kampanye Pilgub DKI Jakarta. Politik uang yang terjadi tersebut bukan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk sembako yang dibagikan kepada warga.

"Dalam satu Minggu terakhir kita mengetahui ada hujan sembako di DKI Jakarta dan kita melihat wilayah penyebaran di semua wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu," kata Wakil Ketua Tim Advokasi Hukum Anies-Sandi, Yupen Hadi di Posko pemenangan jalan Cicurug No. 6, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (16/4).

Yupen menerangkan, pola pembagian sembako kepada masyarakat ini terbagi menjadi dua model. Pertama dengan menggunakan kupon yang bisa ditebus dengan uang Rp 5.000. Hasilnya, warga bisa mendapatkan beras, minyak goreng, mie instan dan gula.

Sementara pada model kedua, sembako tersebut dibagikan secara cuma-cuma kepada warga.

Adapun beberapa wilayah yang menjadi sasaran politik sembako merata di 5 kota administratif. Yakni Jakarta utara di Cilincing dan Kali Baru, Jakarta Timur ada di Kampung Melayu, Klender, Rawamangun, Cimanggis dan Lubang Buaya.

Untuk di Jakarta Barat ada di wilayah Cengkareng dan Kebayoran Lama Selatan dan di Jakarta Pusat di Kwitang.

Tak hanya hujan sembako, tim Anies-Sandi juga menemukan adanya penggunaan fasilitas negara untuk dijadikan gudang sembako tersebut. Tempat tersebut merupakan rumah dinas anggota DPR RI di Kalibata.

"Ada satu alamat, itu fasilitas negara berupa rumah dinas anggota DPR RI dengan Komplek DPR 4323. Rumah ini digunakan untuk penyimpanan logistik yang hari ini didistribusikan dan itu diduga pakai fasilitas negara," terang Yupen.

Sejumlah temuan tersebut pun telah disampaikan kepada Bawaslu baik secara resmi maupun tak resmi. Dari semua laporan tersebut, dia berharap bisa diproses sehingga tanpa ada politik uang dalam pilgub DKI Jakarta.

"Kami laporkan ke Bawaslu baik secara resmi dan tak resmi. Laporan tidak resmi lagi follow up sama Bawaslu kalau ini bagian dari money politik," ungkap Yupen.