KPU larang lembaga survei jadi alat kampanye dalam pilkada serentak

Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan kepada lembaga survei untuk menggunakan metode yang jelas jika ingin melakukan penghitungan cepat dalam pilkada serentak. KPU juga bakal melarang untuk beredarnya lembaga survei abal-abal yang digunakan hanya untuk kampanye.

"Bisa jadi ada lembaga survei ada yang memiliki kepentingan satu pihak. Yang surveinya dipakai untuk kampanye. Itu tidak boleh," kata Komisioner KPK, Sigit Pamungkas pada sosialisasi Peraturan KPU terkait pemilihan umum daerah di gedung KPU, Jakarta, Jumat (29/5).

Lanjut dia, lembaga survei harus memiliki kredibilitas dengan mendaftarkan diri terlebih dahulu ke KPU. Kewajiban lembaga survei ini menyampaikan ke publik tentang sumber dana, metodologi survei, ruang lingkup dan waktu pelaksanaan.

Apabila ada lembaga survei yang bermasalah dan berpihak pada satu kelompok, masyarakat dapat melaporkan langsung ke KPU.

"Melalui sosialisasi mengajak masyarakat terlibat penyelenggaraan dan pengawasan pemilu. Kalau ada lembaga survei yang menguntungkan satu partai atau pasangan calon laporkan saja ke sini," tegas Sigit.

Setelah dilaporkan KPU dapat memberikan sanksi kepada yang bersangkutan. Adapun sanksinya di antaranya surat pernyataan lembaga tersebut tidak memiliki kredibilitas, peringatan dan larangan melakukan kegiatan survei lagi.