Merdeka.com - Pilkada DKI Jakarta resmi berlangsung dalam dua putaran. Hal ini lantaran tidak adanya satu pasangan calon (paslon) yang mendapat 50+1 persen perolehan suara.

Terkait hal ini, komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta menyatakan akan 'menggodok' regulasi pelaksanaan pilkada putaran kedua.

"Regulasi rancangannya sekarang sedang disusun. Kemudian nanti akan kita lakukan uji publik yang melibatkan tim paslon sekaligus parpol, ahli, masyarakat, pemerhati pemilu dan sebagainya. Apa masukan-masukan mereka terkait beberapa rancangan keputusan," ujar Ketua KPUD DKI Jakarta, Sumarno kepada awak media, saat berada di Grand Sahid Jaya Hotel, Sudirman, Jakarta Selatan, Minggu (26/2).

Sumarno menambahkan, beberapa rancangan keputusan yang sedang 'digodok' KPUD sebagai penyelenggara pilkada di antaranya adalah, tahapan, jadwal maupun program. Kemudian penetapan paslon yang lolos dalam putaran kedua, pemutakhiran data pemilih, kampanye dan laporan dana kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara hingga penetapan paslon terpilih yang akan memimpin Ibu Kota medio 2017-2022.

"Itu rancangan yang sedang disiapkan dan akan dikonsultasikan dengan masyarakat. Dan selanjutnya ditetapkan sebagai regulasi bagi kita pelaksanaan putaran kedua," terangnya.

"Jadi ini penyelenggara pemilu harus dipayungi dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu, kami siapkan rancangan dan anggaran yang akan dikonsultasikan berbagai elemen masyarakat untuk masukan yang terbaik," tambah Sumarno.

Lebih lanjut, ia mengatakan, akan segera mengundang berbagai kalangan masyarakat untuk melakualkan uji publik soal rancangan pelaksanaan pilkada putaran kedua.

"Tentu setelah ada masukan kita akan bekerja cepat karena waktunya tidak banyak dan mepet. Mungkin pekan depan kami sudah mengundang berbagai kalangan masyarakat untuk uji publik terkait rancangan yang sudah disiapkan. Yang kami lakukan adalah keputusan kami menjadi dasar bagi penyelenggara kampanye," tandasnya.