Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPU dan Bawaslu diminta libatkan masyarakat di Pilkada 2018

KPU dan Bawaslu diminta libatkan masyarakat di Pilkada 2018 Ilustrasi Pilkada. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Jawa Timur meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melaksanakan Pilkada serentak 2018 dengan melibatkan masyarakat. Menurutnya, peran masyarakat sangatlah penting.

"Keterlibatan masyarakat menjadi penting. Karena untuk meminimalisir keterlibatan atau bahkan intervensi oleh elit politik yang berkepentingan," kata Korwil JPPR Jawa Timur, Najih Prasetiyo di acara Pelatihan Panduan Media untuk Pemberitaan Pemilu Akses di Hotel Santika Premiere Gubeng, Surabaya, Rabu (19/7).

Menurutnya, pada tahapan pemilihan penyelenggara, integritas, independensi, serta kapasitas, menjadi syarat mutlak bagi calon anggota Panwaskab dan panitia penyelenggara Pilkada 2018.

Sementara KPU sebagai lembaga penyelenggara, lanjutnya, juga harus memastikan, bahwa tahapan Pilkada harus berjalan maksimal. "Jaminan hak pilih misalnya, masih sering terkendala karena kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak valid," ucapnya.

Begitu juga dengan pembentukan badan ad-hock KPU. Harus sesuai dengan norma atau perundang-undangan yang berlaku. Sedang untuk mencegah persoalan-persoalan yang kerap muncul di setiap Pemilu atau Pilkada, agar tidak kembali terulang di 2018, JPPR akan ikut melakukan pemantauan secara intensif di setiap tahapannya.

"Kami juga ingin memastikan kepada penyelenggara Pilkada, KPU dan Bawaslu untuk dapat melaksanakan Pilkada 2018 yang akses bagi teman-teman disabilitas," harapnya.

Sekadar informasi, JPPR terbentuk dari konsorsium 38 lembaga yang terdiri dari Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, perguruan tinggi, LSM, dan lembaga Interfaith. Jaringan yang berdiri sejak 1998 ini ingin mewujudkan masyarakat yang sadar, berpengetahuan, dan aktif dalam membangun kedaulatan.

Hingga saat ini, JPPR telah aktif mempromosikan pendidikan demokrasi untuk masyarakat dengan melakukan pemantauan Pemilu dan Pilkada di Indonesia.

Untuk Pilkada serentak di Jawa Timur pada Juni 2018, JPPR akan aktif melakukan pemantauan di setiap tahapannya. Ada 18 daerah di Jawa Timur yang akan menggelar hajatan lima tahunan di 2018 nanti. Termasuk Pilgub Jawa Timur.

18 daerah itu adalah, Kota Malang, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kota dan Kabupaten Madiun, Kota dan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Bojonegoro, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Bondowoso, Lumajang, Magetan, Jombang, Nganjuk, dan Tulungagung.

(mdk/eko)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Bawaslu Ungkap Potensi Kerawanan Pilkada Tinggi Ketimbang Pilpres 2024

Bawaslu Ungkap Potensi Kerawanan Pilkada Tinggi Ketimbang Pilpres 2024

Potensi kerawanan Pilkada 2024 tinggi dikarenakan persaingan yang sangat tinggi antarcalon kepala daerah.

Baca Selengkapnya
Pilpres Usai, KPU Bersiap Diri untuk Pilkada 2024

Pilpres Usai, KPU Bersiap Diri untuk Pilkada 2024

KPU daerah sudah mulai membuka pendaftaran bagi para calon yang akan berkontestasi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Ketua KPU Hasyim Bisik-Bisik Saat Pilkada Serentak Diumumkan

VIDEO: Ketua KPU Hasyim Bisik-Bisik Saat Pilkada Serentak Diumumkan

Yulianto Sudrajat menyampaikan, pemberitahuan terkait pendaftaran Pilkada dilaksanakan mulai tanggal 27 Februari 2024 - 16 November 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Bawaslu Tindak 63 Kasus Pelanggaran Pidana Pemilu

Bawaslu Tindak 63 Kasus Pelanggaran Pidana Pemilu

Hal ini dikarenakan penanganan kasus ini mencerminkan upaya untuk mempertahankan integritas Pemilu

Baca Selengkapnya
KPU dan Bawaslu Kunci Masyarakat Bisa Menerima Hasil Pemilu 2024

KPU dan Bawaslu Kunci Masyarakat Bisa Menerima Hasil Pemilu 2024

Masyarakat diyakini mampu menjaga kerukunan dan kedamaian usai pemilu

Baca Selengkapnya
KPU Buka Pendaftaran Pemantau Pilgub DKI Jakarta 2024, Cek Jadwal dan Syarat Berikut Ini

KPU Buka Pendaftaran Pemantau Pilgub DKI Jakarta 2024, Cek Jadwal dan Syarat Berikut Ini

Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempersiapkan pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya
Sebut Putusan DKPP ke KPU Tak Pengaruhi Pencalonan Gibran, Airlangga: Tetap Optimis Menang 1 Putaran

Sebut Putusan DKPP ke KPU Tak Pengaruhi Pencalonan Gibran, Airlangga: Tetap Optimis Menang 1 Putaran

Ketua KPU disanksi etik atas keputusannya meloloskan Gibran dalam proses Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Catatan Komnas HAM untuk KPU Selama Pelaksanaan Pemilu 2024

Catatan Komnas HAM untuk KPU Selama Pelaksanaan Pemilu 2024

Salah satu yang disorot soal netralitas aparat selama mengawal jalannya Pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya
Kasus Sekda Takalar Kampanyekan Gibran, Bawaslu Tak Temukan Pelanggaran Pidana Pemilu

Kasus Sekda Takalar Kampanyekan Gibran, Bawaslu Tak Temukan Pelanggaran Pidana Pemilu

Bawaslu berharap KASN menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Takalar terkait dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya terhadap Muh Hasbi.

Baca Selengkapnya