KPK Datangi DPP NasDem, Ini isi pembahasannya
Merdeka.com - Pengurus DPP Partai Nasional Demokrat atau NasDem bertemu dengan pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (19/11) siang. Pertemuan ini membahas bagaimana membangun tata kelola pemerintahan yang baik mengingat banyak kader parpol yang bakal terjun menjadi calon pemimpin.
Direktur Pembinaan Jaringan Kerja dan Antar Komisi dan Instansi KPK, Sujanarko menyampaikan KPK berkeinginan untuk meningkatkan kualitas calon pemimpin baik calon pemimpin yang diangkat, maupun pemimpin yang dipilih. Kedatangannya ke DPP NasDem karena menilai partai ini banyak memiliki kader yang dicalonkan pada Pemilu Legislatif 2019.
"KPK berpendapat pilar utama dari itu, pabriknya itu partai politik. Salah satu yang banyak setor calon pemimpin kan di NasDem. Hari ini kita diskusi dengan Pak Johnny bagaimana ke depan kita bersama-sama membangun tata kelola yang baik sehingga terus menerus calon pemimpin yang dihasilkan NasDem adalah calon-calon yang baik," jelasnya.
Sekjen Partai NasDem, Johnny G Plate mengatakan pertemuannya dengan KPK bukan untuk pencitraan partainya. Melainkan untuk kepentingan bersama bagaimana parpol dan KPK melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
"Bukan sebagai kesepakatan politik, untuk kepentingan citra, atau untuk kepentingan publisitas saja. Baik itu kepentingan politik maupun kepentingan lembaga KPK," jelasnya.
"Kami tentu tidak berharap bahwa KPK datang berkunjung ke NasDem untuk kepentingan publisitas saja. KPK juga tentu berharap datang ke NasDem tidak untuk kepentingan citra partai Nasdem. Tapi kita punya tujuan yang sama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi dan kesepakatan atau komitmen yang akan dibangun harus betul-betul dengan satu roadmap untuk pencegahan korupsi yang efektif dan tata kelola penyelenggaraaan negara yang juga efektif," lanjutnya.
Johnny mengatakan pertemuan pihaknya dengan KPK telah berlangsung beberapa kali. Pertemuan kali ini lebih khusus membahas rencana KPK yang akan menyelenggarakan seminar nasional dengan tema sistem integritas partai politik.
"Saya kira di situ menjadi kepentingan partai politik untuk berbicara, berdiskusi dengan KPK agar usaha pemberantasan korupsi bisa efektif di Indonesia. NasDem tentu mendukung kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi negara dengan tetap memperhatikan agar jalannya pemerintahan dan efektifnya pemerintahan baik pemerintahan nasional maupun daerah bisa berlangsung dengan baik. Sehingga gerak dan laju pembangunan bangsa dan negara ini tidak terinterupsi, tidak terganggu, tapi dapat berjalan dengan efektif, dengan baik dan normal," katanya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan
JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat
Pernyataan ini menanggapi putusan DKPP yang memberikan sanksi etik ke KPU.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos
Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini
BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca SelengkapnyaPolitikus NasDem Rajiv Dipanggil KPK Terkait Kasus Korupsi Kementan
Panggilan tersebut dipenuhi oleh Rajiv yang telah tiba di gedung Merah Putih KPK.
Baca SelengkapnyaPDIP dan NasDem Menanti Pertemuan Megawati-JK, Konsolidasi Hak Angket?
Kabar pertemuan itu pertama kali diungkap politikus PDIP, Deddy Yevri Sitorus.
Baca SelengkapnyaKetua DPP NasDem Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin Bukan karena Penampilan Lucu
Taufik mengingatkan kepada masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan kemampuan mengatasi permasalahan bangsa.
Baca SelengkapnyaNasDem, PKB dan PKS Siap Dukung Hak Angket, Tunggu Sikap PDIP
Mereka juga berharap PPP juga akan ikut menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pemilu.
Baca SelengkapnyaKPK Cegah 7 Orang ke Luar Negeri Terkait Korupsi Pengadaan Rumah Dinas DPR RI
Terhadap ketujuh orang tersebut dicegah untuk enam bulan pertama hingga bulan Juli 2024 mendatang.
Baca Selengkapnya