Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komisi III ancam tak libatkan Yasonna soal seleksi pimpinan KPK

Komisi III ancam tak libatkan Yasonna soal seleksi pimpinan KPK Aziz Syamsuddin. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tidak hadir dalam rapat dengar pendapat antara Panitia Seleksi (Pansel) pimpinan KPK dengan Komisi III DPR. Komisi III DPR mengancam tidak akan melibatkan Yasonna dalam pemilihan pimpinan KPK nanti.

Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin mengaku sudah mendapat surat resmi bahwa Yasonna tak bisa hadir dalam rapat pagi ini. Menurut surat yang diperoleh, Yasonna tak bisa hadir karena rapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Berdasarkan surat yang kami terima, saudara menteri tidak bisa datang," kata Aziz saat pimpin rapat Komisi III DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/11).

Dia menjelaskan, Menkum HAM tidak dapat hadir karena ada rapat kerja kabinet di Istana Negara. Menurut dia, Komisi III DPR akan mengabaikan Menkum HAM jika dalam pemanggilan berikutnya kembali tak datang.

"Mengingat waktu yang begitu mepet kami akan mengundang kembali saudara menteri atau mengabaikan saudara menteri," tegas dia.

Menkum HAM Yasonna dipanggil rapat bersama Komisi III DPR dan Ketua Pansel pimpinan KPK Amir Syamsuddin. Dalam rapat yang berlangsung sejak Pukul 10.00 WIB itu dihadiri langsung Amir Syamsuddin, Komaruddin Hidayat dan sejumlah anggota Pansel. Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin.

(mdk/has)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Komisi III DPR: Pengganti Firli Bahuri di KPK Harus Dipilih Melalui Pansel
Komisi III DPR: Pengganti Firli Bahuri di KPK Harus Dipilih Melalui Pansel

Anggota Komisi III Nasaruddin Dek Gam meminta, agar pergantian kepemimpinan di KPK harus melalui Pansel atau Panitia Seleksi.

Baca Selengkapnya
Ini Tiga Hakim MK yang Bakal Pimpin Sidang PHPU Pileg
Ini Tiga Hakim MK yang Bakal Pimpin Sidang PHPU Pileg

Ketiganya merupakan perwakilan Hakim Konstitusi yang diusulkan oleh Mahkamah Agung (MA), Presiden, dan DPR RI.

Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Hakim MK Diminta Deklarasi Sikap Bebas Tanpa Tekanan Sebelum Sidangkan Sengketa Pilpres 2024
Hakim MK Diminta Deklarasi Sikap Bebas Tanpa Tekanan Sebelum Sidangkan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK saat ini dinilai belum bisa dibilang aman dari cengkraman nepotisme atau dinasti politik.

Baca Selengkapnya
Respons Ketua KPU Hasyim Asy’ari Dilaporkan Anak Buah ke DKPP Terkait Dugaan Pelecehan Seksual
Respons Ketua KPU Hasyim Asy’ari Dilaporkan Anak Buah ke DKPP Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Hasyim kali ini dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik pelecehan seksual.

Baca Selengkapnya
Komisi II: Putusan DKPP soal Etik Ketua KPU Mirip MKMK, Tuai Perdebatan Publik
Komisi II: Putusan DKPP soal Etik Ketua KPU Mirip MKMK, Tuai Perdebatan Publik

Ketua KPU terbukti melanggar etika saat menerima pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka

Baca Selengkapnya
KPK Tahan Politikus PKB, Timnas AMIN Ingatkan Hukum Tak Jadi Alat Penguasa untuk Pukul Lawan Politik
KPK Tahan Politikus PKB, Timnas AMIN Ingatkan Hukum Tak Jadi Alat Penguasa untuk Pukul Lawan Politik

Politikus PKB Reyna Usman kini ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi.

Baca Selengkapnya
PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri
PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri

Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.

Baca Selengkapnya
PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU
PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU

Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.

Baca Selengkapnya