Isunya, Munaslub tersebut untuk lengserkan Airlangga.
"Dewan Pakar Partai Golkar tidak memutuskan Rekom yang berisi adanya desakan Munaslub, sama sekali tdk ada," kata Ganjar, kepada wartawan, Jumat (14/7).
Ganjar menduga ada pihak lain yang menunggangi jiwa dan semangat putusan Pleno ke-VIII Dewan Pakar Partai Golkar. Dia menjelaskan Dewan Pakar Partai Golkar tak memiliki kewenangan dan hak untuk mengkondisikan sebuah Munaslub.
Sekretaris Dewan Pakar Partai Golkar, Ganjar Razuni
Menurut Ganjar, Munaslub juga bisa terselenggara jika terjadi kegentingan memaksa yang membuat partai terancam. Ganjar menyebut hal itu sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Golkar.
Terkait isu bakal ada Munaslub, Ganjar menganggapnya dinamika dan dialektika atas perkembangan politik kepartaian Partai Golkar.
Ganjar menuturkan poin kedua rekomendasi Dewan Pakar Partai Golkar memberikan batas waktu agar Airlangga menentukan pasangannya paling lambat Agustus 2023 adalah bersifat limitatif.
Sehingga, Ganjar menegaskan batas waktu itu diberikan bermaksud memotivasi DPP Partai Golkar khususnya Airlangga untuk melaksanakan amanat Munas ke-X pada 2019.
"Sebagai mandataris Munas, ketua umum wajib tunduk dan patuh pada amanat Munas, sekaligus meningkatkan moril para caleg Partai Golkar se-Indonesia," ucapnya.
Lebih lanjut, dia menerangkan Dewan Pakar Partai Golkar menunggu dan terus mendorong Airlangga untuk melaksanakan amanat Munas 2019.
"Hingga pada saatnya kami pun akan mengadakan Rapat Pleno berikutnya untuk menyikapi bagaimana dan seperti apa pelaksanaan amanat Munas itu," tegas Ganjar.
Ganjar menekankan, sikap resmi Dewan Pakar terkait deklarasi pasangan capres dan cawapres Partai Golkar tetap berpegang pada putusan Pleno ke-VIII pada Minggu (9/7) lalu.
Sebagai informasi, desakan Munaslub untuk melengserkan Airlangga dilakukan Kelompok Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar. Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam yang tergabung dalam kelompok itu bahkan telah menyebut beberapa nama untuk menggantikan Airlangga.
Beberapa nama yang disebut seperti Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/Kepala Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, hingga Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
Airlangga kerap digoyang dengan isu pelengseran dirinya dari Ketum Golkar.
Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengklarifikasi pernyataannya mengenai JIS yang bakal diresmikan ulang.
Baca Selengkapnya
Dalam forum klarifikasi, Dewan Etik mempersilahkan Lawrence menjelaskan latar belakang pernyataannya terkait wacana munaslub.
Baca Selengkapnya
Berdasarkan informasi, setelah penangkapan HW di Majalengka, SA kemudian menyerahkan diri ke Polsek.
Baca Selengkapnya
"Dari 13 yang diperiksa sudah dua wilayah kita minta klarifikasi,” kata Dirreskrimsus Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagio
Baca Selengkapnya
Ketua KPI Pusat, Ubaidillah, menyampaikan terima kasih kepada lembaga penyiaran yang konsisten memberikan pelayanan informasi terbaik.
Baca Selengkapnya
Irwan Anwar dipanggil untuk dimintai klarifikasi. Pemanggilan terjadi pada pekan lalu.
Baca Selengkapnya
Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB Maman Imanulhaq sudah datang ke DPP.
Baca Selengkapnya
DPP PDIP ingin mendengar dari DPD DKI mengapa perlu dijatuhkan sanksi organisasi kepada Cinta. Karena pemberian sanksi tidak bisa begitu saja diputuskan.
Baca Selengkapnya
Kehadiran Airlangga merupakan perdana menjalani pemeriksaan setelah sebelumnya mangkir
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi