Ketum PAN : DPR tak tepat bangun gedung baru sekarang, rakyat lagi susah
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan menolak tegas rencana pembangunan gedung baru DPR. Wacana ini kembali bergulir seiring naiknya pagu anggaran untuk 2018 menjadi Rp 5,7 triliun.
Dalam pandangan Zulkifli, urgensi pembangunan gedung baru tersebut tidaklah tepat dilakukan saat ini.
"Jadi tegas tolak. Momentum sekarang enggak tepat. Jangan sekarang deh. Rakyat itu lagi susah," kata Zulkifli saat ditemui di area Car Free Day (CFD) Buah Batu Bandung, Minggu (20/8).
Dia menambahkan, kalau memang para anggota dewan menginginkan gedung baru, saat ini bukanlah waktu yang tepat. Para anggota DPR RI harus lebih peka melihat kondisi bangsa saat ini.
"Nanti lagi saja. Kita tidak setuju, jadi tegas menolak kalau ada apartemen dan sebagainya," terang Ketua MPR RI tersebut.
Anggaran penataan kawasan parlemen sendiri masuk dalam pagu DPR di mana alokasinya adalah Rp 500 miliar. Proyek itu rencananya akan dimulai pada 2018 dengan menggunakan sistem anggaran jamak. Pembangunan gedung baru untuk DPR dilakukan karena DPD saat ini belum memiliki tempat.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaSempat Memanas, Massa Demo di Depan Gedung DPR Dibubarkan Paksa Polisi
Massa akhirnya mundur secara perlahan dan membubarkan diri dari sekitar gedung DPR RI
Baca SelengkapnyaKetua DPP NasDem Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin Bukan karena Penampilan Lucu
Taufik mengingatkan kepada masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan kemampuan mengatasi permasalahan bangsa.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Terusir dari Tanah Leluhur, Potret Kusam Masyarakat Adat Akibat Tak Punya Undang-Undang
Mereka tak menolak pembangunan, namun menyayangkan cara negara memperlakukan tanah leluhurnya
Baca SelengkapnyaKepala Dinas di Mamuju Terjaring OTT, Kantor Digeledah Polisi
Penggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus di Disdikpora Mamuju.
Baca SelengkapnyaJelang Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Gedung MK Dikelilingi Tembok Beton dan Kawat Berduri
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 mulai Rabu (27/3).
Baca SelengkapnyaGanjar: RUU Perampasan Aset Harus Segera Disahkan Karena jadi Tuntutan Rakyat
Ganjar menyebut RUU Perampasan Aset ini harus segera disahkan DPR.
Baca SelengkapnyaBangun Rumah untuk Masyarakat, Dirut MedcoEnergi: Keberhasilan Perusahaan Tak Hanya Dinilai dari Finansial
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat hingga 2022 ada sekitar 12,71 juta backlog rumah.
Baca SelengkapnyaPj Gubernur Kaltim Temani Mendagri Kunjungi IKN
Kunjungan ini untuk melihat sejumlah proyek infrastruktur fisik di Ibu Kota Nusantara.
Baca Selengkapnya