Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, sepakat dengan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunda pengesahan RUU RKUHP. Menurutnya, RKUHP harus disosialisasikan lebih panjang lagi kepada masyarakat.

"Respons Partai Golkar tentu kita menyetujui, untuk penundaan akan dibahas dalam Bamus dan ini kita tunda sampai masa sidang berikutnya," kata Airlangga di Hotel Shangrila, Jakarta, Sabtu (21/9).

Menurutnya, RKUHP perlu mendengar masukan publik terkait poin-poin yang dikritisi. Sebab, jika pemerintah dan DPR cuek, RKUHP tetap mendapat pro-kontra di masyarakat.

"Menurut saya ini sesuatu yang penting dilakukan karena ini ada kepentingan lebih luas dan juga respons terhadap perundang-undangan ini, dan tentu kita butuhkan sosialisasi yang lebih panjang," ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta DPR menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Penundaan tersebut sebagai respons penolakan masyarakat.

"Pengesahannya tidak dilakukan periode ini," kata Jokowi dalam keterangan pers di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9).