Ketum Golkar: Keputusan Bergabungnya Demokrat Tergantung Jokowi

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut keputusan Partai Demokrat diterima untuk bergabung ke koalisi merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai Capres. Menurut dia, bergabung tidaknya Partai Demokrat ke koalisi Jokowi-Ma'ruf baru akan diputuskan setelah ada hasil resmi dari KPU pada 22 Mei nanti.

"Inikan merapatnya masih menunggu hasil resmi tanggal 22 nanti, jadi kita tunggu hasil saja. Kita tunggu saja, karena itu prerogatif pak Presiden," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (3/5).

Airlangga pun menyambut baik pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pasca penyelenggaraan Pilpres 2019. Terlebih, pemerintah juga membutuhkan dukungan yang kuat di parlemen.

"Karena itu kita berharap menata politik ke depan ini kan tentu perlu dukungan parlemen yang kuat, dan saat sekarang kan koalisi sudah sekitar 60 persen," jelasnya.

Sebelumnya, Jokowi-AHY bertemu di Istana Merdeka, Kamis 2 Mei 2019. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut, pertemuan dengan AHY tersebut merupakan upaya Jokowi merangkul Partai Demokrat masuk koalisi.

"Ya sepertinya yang terlihat seperti itu (merangkul Demokrat masuk koalisi)," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (2/5/3019).

Moeldoko mengatakan, Jokowi berbicara empat mata dengan putra sulung Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu. Dia tidak menutup kemungkinan, pertemuan itu juga akan membahas koalisi pasca-Pilpres 2019.

"Ya bisa juga pastinya begitu, karena prinsipnya pemerintahan yang efektif itu sebanyak mungkin teman. Sebanyak mungkin koalisi yang semakin kuat," ujar dia.

Dalam Pilpres 2019, Partai Demokrat diketahui berkoalisi dengan PAN, PKS, dan Gerindra mengusung pasangan Prabowo-Sandiaga. Meski begitu, Moeldoko menegaskan bahwa politik bersifat dinamis.

Sementara itu, Wasekjen Demokrat Rachland Nashidik menegaskan, partainya tak akan meninggalkan teman koalisi yang sedang kesulitan. Dia pun mengatakan, tak ada transaksi politik di pertemuan Jokowi dan AHY.

"Sekali lagi, kami tak meninggalkan kawan di tengah kesulitan. Pertemuan tadi sore terjadi atas undangan Presiden kepada AHY. Tak ada transaksi politik," jelas Rachland dalam akun Twitternya.

Rachland mengatakan, pertemuan Jokowi dan AHY menegaskan posisi masing-masing saat ini. Dalam pertemuan itu, AHY menyatakan masih berada dalam koalisi paslon nomor 02, Prabowo-Sandiaga.

"Cuma penegasan atas posisi masing-masing. Kami tetap bersama koalisi 02. Tak perlu Pak Prabowo sampai batal menjenguk Ibu Ani," tegas Rachland.

Agar jelas, kata Rachland lagi, pertemuan tadi sore di Istana terjadi atas undangan Presiden kepada AHY.

"Kami bukan pihak yang meminta bertemu. Artinya itu bukan pertemuan untuk menyampaikan pesan SBY kepada Jokowi. Percakapan terakhir SBY dengan Jokowi adalah pada saat Presiden menjenguk Ibu Ani," tutup dia.

Reporter: Lisza Egeham

Sumber: Liputan6.com (mdk/rnd)