Ketua MPR sebut Jokowi setuju GBHN dihidupkan kembali

Merdeka.com - Ketua Majelis Permusyawaratan (MPR) Zulkifli Hasan mengaku melaporkan ke Presiden Joko Widodo terkait rencana menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Setelah berdiskusi cukup alot, ditemukan titik tengah bahwa Indonesia perlu GBHN.

"Kami melaporkan lengkap dan bapak presiden sebagian berpendapat meminta agar kembali ke Undang-Undang seperti dulu, sebagian lagi mengatakan ini sudah bagus tidak usah diubah-ubah lagi. ‎Dari kedua itu, ada pendapat tengah yang hampir semua berpendapat kita perlu haluan negara," ujar Zulkifli di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (14/4).

Hingga saat ini, kata dia, seluruh fraksi telah sepakat pentingnya haluan negara. ‎MPR sendiri telah melakukan rapat gabungan untuk mengambil keputusan tertinggi.

"MPR menindaklanjuti dalam dua kali rapat gabungan. Rapat gabungan memutuskan yang tadi kami laporkan agar MPR melakukan tahapan-tahapan karena amendemen merubah konstitusi harus hati-hati," jelasnya.

‎Diterangkan Zulkifli, tahapan-tahapan yang akan ditempuh MPR untuk menghidupkan kembali GBHN yaitu menggelar seminar maupun dialog khusus dengan beberapa pihak terkait. Sekitar 50 perguruan tinggi akan digandeng untuk melakukan Forum Grup Discussion untuk memperoleh rekomendasi GBHN.

"Targetnya 50 perguruan tinggi, nanti ada FGD (Forum grup discussion) nanti ada hasilnya ada rekomendasi GBHN yang komprehensif tidak hanya soal ekonomi tapi politik, keamanan, sosial budaya juga. Selain itu, pakar hukum tata negara, pemerintah daerah, kementerian lembaga juga masyarakat turut diundang," paparnya.

Setelah mendapat rekomendasi dari beberapa pihak terkait, lanjut Zulkifli, MPR akan menggelar rapat gabungan kembali. Dalam rapat ini akan didorong sejumlah rekomendasi tersebut.

"Mudah-mudahan selesai tahun ini tahapan-tahapannya," tandasnya.