Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketua Komisi II optimis fraksi-fraksi di DPR setujui Perppu Ormas

Ketua Komisi II optimis fraksi-fraksi di DPR setujui Perppu Ormas Zainuddin Amali. ©2017 dok foto dok ri

Merdeka.com - Ketua Komisi II DPR, Zainuddin Amali optimis fraksi-fraksi di DPR akan menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). Zainuddin menuturkan sikap optimis ini didasari dengan keakraban yang terjalin selama ini.

"Saya bilang tadi bahwa kenapa lebih bisa lancar pembahasan di komisi? Kita ini sudah setiap hari ketemu. Irama, selera, frekuensi sudah saling tahu. Sehingga lebih mudah untuk kita mendiskusikan itu," kata Zainuddin saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/8).

Zainuddin mengatakan Perppu itu berbeda dengan Undang-undang (UU). Sehingga hanya terdapat dua pilihan untuk menerima atau menolak. Menurutnya itu lebih mudah di samping hanya akan menunggu pandangan dari setiap fraksi dan akan dilaporkan pada sidang paripurna.

"Jadi di Komisi II itu pembahasannya, kenapa saya bilang lebih simple (mudah), ya kita undang para pihak untuk mendengarkan, kemudian masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya dan pandangan itu yang nanti akan kita laporkan ke paripurna," katanya.

Zainuddin menuturkan jika Perppu Ormas dapat diselesaikan di panitia kerja (Panja) merupakan hal yang bagus. Namun tidak menutup kemungkinan ada fraksi yang berbeda, Zainuddin mengaku tidak mau berlama-lama dalam permasalahan ini.

"Saya enggak mau berlama-lama, langsung dorong itu ke paripurna. Saya berharap semua kita satu pandangan dari berbagai fraksi yang ada di Komisi II," ujarnya.

"Kalau bisa diselesaikan lebih cepat kan akan bagus itu. Jangan pakai bulan, tapi kami bertekad untuk bisa selesaikan dalam waktu yang cepat," pungkasnya.

(mdk/dan)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Santri Ponpes Makassar Tewas di Tangan Senior, Anggota DPR Colek Kapolda hingga Kapolri 'Beri Hukuman Setimpal'

Santri Ponpes Makassar Tewas di Tangan Senior, Anggota DPR Colek Kapolda hingga Kapolri 'Beri Hukuman Setimpal'

Menanggapi hal ini, sosok anggota DPR RI memberi atensi.

Baca Selengkapnya
Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP

Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP

Kedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.

Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Baca Selengkapnya
KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu

KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu

RDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Komisi II: Putusan DKPP soal Etik Ketua KPU Mirip MKMK, Tuai Perdebatan Publik

Komisi II: Putusan DKPP soal Etik Ketua KPU Mirip MKMK, Tuai Perdebatan Publik

Ketua KPU terbukti melanggar etika saat menerima pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka

Baca Selengkapnya
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.

Baca Selengkapnya
Timnas AMIN ingin Bawaslu Tindaklanjuti Putusan DKPP Terhadap Ketua KPU

Timnas AMIN ingin Bawaslu Tindaklanjuti Putusan DKPP Terhadap Ketua KPU

Pelanggaran terhadap enam anggota KPU lainnya ini dikarenakan menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran

DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran

Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.

Baca Selengkapnya