Ketua DPR Nilai UN Penting Agar Kualitas Pendidikan di Daerah Tak Jomplang
Merdeka.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo menyoroti wacana Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno menghapus ujian nasional (UN) jika terpilih di Pilpres 2019. Menurut dia, UN diperlukan untuk menjaga kualitas pendidikan di Indonesia.
"Ya menurut saya kita ini lagi mengejar kualitas pendidikan yang baik. Salah satu cara mengukur apakah sekolah atau para pendidikan melakukan pendidikan dengan baik adalah dengan ujian yang dilakukan secara nasional," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/3).
Politikus Partai Golkar ini menambahkan, UN juga penting untuk meratakan kualitas pendidikan di seluruh daerah. Sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan antara kualitas pendidikan antar daerah.
"Jadi terukur mereka memiliki pengetahuan yang merata. Kita tidak ingin juga kalau tidak UN kualitas pendidikan antara satu daerah dengan daerah lain jomplang gitu ya," ungkapnya.
Diketahui, terkait kurikulum pendidikan, Sandiaga akan memfokuskan kepada pembangunan karakter budi pekerti. Sandiaga lantas mengutip pernyataan seorang pelajar asal Pamekasan bernama Salsabila Umar yang mengeluh kurikulum yang terlalu berat.
Dia pun berjanji akan menghapus ujian nasional (UN) dan menggantinya dengan program penerusan minat dan bakat.
"Kami akan menghapus ujian nasional. (UN) ini adalah biaya pendidikan tinggi. UN tidak berkeadilan. Kami ganti dengan penerusan minta dan bakat. Mereka (pelajar) akan mampu diarahkan ke ekonomi kreatif atau bidang lain sesuai kemampuannya," kata Sandiaga.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggota DPR mewanti-wanti agar Pemerintah Indonesia konsisten mendorong pendekatan diplomasi
Baca SelengkapnyaDua pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan yaitu orang tua dan negara.
Baca SelengkapnyaAirlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Putusan tersebut terkait pelanggaran kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra menyebut mekanisme pemilihan ketua DPR masih sesuai UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3).
Baca SelengkapnyaJokowi ingin SDM Indonesia tak hanya menguasai ilmu pengetahuan.
Baca SelengkapnyaMunir berharap agar masyarakat tetap damai dan rukun meskipun memiliki perbedaan pilihan politik.
Baca SelengkapnyaIndonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.
Baca Selengkapnya