Ketua DPR: Gafatar bertentangan dengan ideologi Pancasila
Merdeka.com - Ketua DPR Ade Komarudin menegaskan bahwa agama seharusnya menjadi jalan untuk menuju kedamaian bersama. Maka dari itu, dia menyayangkan adanya organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang diketahui sebagai dalang hilangnya sejumlah orang belakangan ini. Menurutnya Gafatar bertentangan dengan ideologi negara.
"Kalau sepengetahuan saya, agama harus bawa kedamaian promosikan titik temu tidak menyukai kekerasan, sangat humanis. Setiap ideologi apapun yang atas namakan agama di mana ideologi menyukai kekerasan tidak ada titik temu dan tidak suka kedamaian dan perdamaian itu berarti patut tidak menghendaki organisasi itu tumbuh berdasarkan pancasila. Itu berarti bertentangan dengan ideologi," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1).
Politikus Partai Golkar ini mendesak agar komisi di DPR yang berkaitan dengan isu Gafatar segera mengambil sikap. Sebab menurutnya harus ada tindakan yang didorong dari mitra komisi.
"Tentu harus follow up ini dengan komisi terkait. Komisi pertahanan, komisi III untuk urusan kepolisian, untuk kordinasi. Kita semua tidak menghendaki ideologi-ideologi yang bertentangan dengan pancasila," tuturnya.
Ade berharap Komisi I, Komisi III, dan Komisi VIII DPR bergerak. Menurutnya organisasi semacam Gafatar harus diantisipasi agar tak tumbuh. Selain itu wajah radikalnya harus segera dipangkas.
"Komisi I, III, dan VII tangani hal itu. Kalau memang bertentangan dengan pancasila maka harus mendesak pemerintah dan pihak keamanan urusi hal itu dan tidak tumbuh," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ganjar pede hengkangnya ratusan anggota organisasi sayap PDIP pasca Ara mundur tidak berpengaruh terhadap suaranya di Jabar.
Baca SelengkapnyaSejumlah politikus PDIP berpotensi gagal menjadi anggota DPR pada Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaWacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Soal hak angket, Ganjar menyerahkan masalah itu ke partai politik dan anggota DPR RI.
Baca SelengkapnyaDPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.
Baca SelengkapnyaPutusan tersebut terkait pelanggaran kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaAliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca SelengkapnyaNamun Kaesang menegaskan tidak ingin mencampuri urusan dapur partai lain.
Baca SelengkapnyaSoal fotonya bareng Sufmi Dasco Ahmad sebatas silaturahmi antar pimpinan DPR.
Baca Selengkapnya