Kebutuhan KPU Bekasi untuk pilkada serentak Rp 64 miliar
Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Bekasi, Jawa Barat, membutuhkan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada serentak di wilayah setempat sebesar Rp 64 miliar.
"Kami sudah usulkan ke Wali Kota, kemudian Wali Kota diusulkan ke DPRD," kata Ketua KPU Kota Bekasi, Ucu Asmarasandi, Selasa (25/4).
Ucu mengatakan, anggaran sebesar itu sudah disetujui oleh DPRD. Pihaknya sudah tiga kali presentasi di DPRD terkait kebutuhan anggaran tersebut.
"Karena bersamaan dengan Pilgub, jadi KPU Jawa Barat akan membantu, informasinya Rp 5 miliar," kata dia.
Karena itu, ujar dia, anggaran Rp 65 miliar yang sudah disiapkan di APBD Kota Bekasi tak akan diambil semua, hanya sekitar Rp 59 miliar atau sesuai dengan kebutuhan.
"Anggaran itu untuk dua tahun 2017 dan 2018," kata dia.
Sebagai payung hukum pencairan dana itu harus dibuat nota perjanjian hibah daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2015, yang ditanda tangani Ketua KPU dan Wali Kota.
"Kami berharap anggaran mulai bisa dicairkan paling lambat Juli 2017, sebab, tahapan Pilkada baik wali kota maupun Gubernur Jawa Barat diperkirakan mulai September 2017," katanya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPU Usulkan Anggaran Rp2 Triliun untuk Pilkada Serentak Jateng 2024, Ini Rinciannya
Nantinya dana tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan dan seluruh tahapan penyelanggaraan Pilkada.
Baca SelengkapnyaKPU Serahkan Alat Bukti Tambahan Berupa Formulir D Kejadian Khusus
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyerahkan alat bukti tambahan berupa formulir D Kejadian Khusus tingkat kecamatan seluruh Indonesia kepada Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaKPU Buka Pendaftaran Pemantau Pilgub DKI Jakarta 2024, Cek Jadwal dan Syarat Berikut Ini
Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempersiapkan pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Besok MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2024, Gugatan Anies Pagi & Ganjar Sore
sidang perdana besok merupakan pemeriksaan pendahuluan dengan agenda menyiapkan permohonan pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaKPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaBawaslu Ungkap Potensi Kerawanan Pilkada Tinggi Ketimbang Pilpres 2024
Potensi kerawanan Pilkada 2024 tinggi dikarenakan persaingan yang sangat tinggi antarcalon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaMengenal Tugas KPU dan Wewenangnya, Perlu Diketahui
Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia.
Baca SelengkapnyaKPU dan Bawaslu Kunci Masyarakat Bisa Menerima Hasil Pemilu 2024
Masyarakat diyakini mampu menjaga kerukunan dan kedamaian usai pemilu
Baca Selengkapnya