Kakak beradik politisi PPP resmi pimpin Kabupaten Pamekasan
Merdeka.com - Saudara Kakak beradik yakni Achmad Syafii dan Halili resmi memimpin pemerintahan di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, setelah adiknya Halili dilantik sebagai ketua definitif DPRD Pamekasan periode 2014-2019.
Pelantikan ketua definitif DPRD Pamekasan Halili yang juga merupakan adik kandung Bupati Pamekasan Achmad Syafii ini digelar dalam rapat paripurna DPRD di aula gedung DPRD Pamekasan, Jumat.
"Saya ini menjadi Ketua DPRD Pamekasan atas keinginan partai," kata Halili, seusai acara pelantikan, seperti dikutip dari Antara, Jumat (10/10).
Jabatan Halili sebagai Ketua DPRD Pamekasan kali ini merupakan periode kedua. Sebelumnya dia juga menjabat Ketua DPRD Pamekasan menggantikan Ketua DPRD sebelumnya Kholil Asy'ari yang mengundurkan diri karena menjadi wakil bupati mendampingi Achmad Syafii.
Halili lalu ditunjuk partai PPP sebagai kompensasi atas jasa politik Achmad Syafii kepada PPP yang menarik Kholil Asy'ari sebagai wakilnya.
Kali ini, Halili kembali ditunjuk PPP sebagai Ketua DPRD Pamekasan berdasarkan kesepakatan majelis kiai PPP Pamekasan untuk memperkuat kepemimpinan Syafii selama menjabat Bupati Pamekasan.
Halili mengatakan, meski dirinya merupakan saudara kandung Bupati Achmad Syafii, namun ia akan tetap bersikap objektif. Jika ada kebijakan yang menyimpang dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Halili menegaskan, dirinya tetap akan menyampaikan kritik.
"Tidak mungkin kami akan membiarkan saudara saya terjerumus dalam jerat hukum," ucap Halili.
Sebagian anggota DPRD Pamekasan tidak yakin pola kerja Halili akan maksimal, sebab bagaimanapun ia merupakan saudaranya.
"Orang Madura itu kan memiliki prinsip, sejelek-jeleknya saudara tetap saudara," ujar anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pamekasan, Munaji.
Munaji mengemukakan, sebenarnya anggota DPRD Pamekasan menerima Halili sebagai ketua karena terpaksa, karena sudah berdasar ketentuan, yakni jatah partai politik pemenang pemilu.
Andai penentuan ketua berdasarkan pemilihan semua anggota DPRD, menurut dia justru akan lebih baik. "Saya tidak yakin pola pengawasan akan sesehat apabila dipegang oleh orang selain familinya bupati," tukasnya.
Kekhawatiran akan lemahnya pengawasan dari lembaga legislatif saat pimpinan lembaga itu dipegang oleh saudaranya juga disampaikan oleh akademisi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan Ali Humaidi.
Ia mengatakan, ikatan saudara akan berpengaruh kuat terhadap daya kritis, meski yang bersangkutan akan berupaya memaksimal menjaga netralitasnya.
"Idealnya memang diserahkan kepada orang lain, bukan saudaranya sendiri. Tapi kalau memang seperti itu, keputusan politik partainya, ya tentu siapapun tidak akan bisa berbuat banyak," kata Humaidi.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dia mengajak semua pengurus dan kader bergandengan tangan dan bergerak menyapa masyarakat, raih elektoral secara maksimal, seraya terus mengetuk pintu langit.
Baca SelengkapnyaApalagi keempat partai politik (parpol) ini merupakan korban kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy
Baca SelengkapnyaTetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya
Baca SelengkapnyaDKPP memutuskan memberhentikan tetap Guripa Telenggen sebagai Komisioner Bawaslu Puncak karena melanggar kode etik
Baca SelengkapnyaPartai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.
Baca SelengkapnyaDeklarasi diikuti oleh perwakilan seluruh partai politik peserta Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaDPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.
Baca Selengkapnya