Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kahar Muzakir Resmi Menjabat Ketua Komisi XI DPR

Kahar Muzakir Resmi Menjabat Ketua Komisi XI DPR Sidang paripurna ke-14 DPR. ©2022 Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Komisi XI DPR RI resmi melantik Kahar Muzakir sebagai ketua komisi bidang keuangan. Kahar menggantikan Dito Ganinduto sebagai Ketua Komisi XI DPR RI.

Pelantikan itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus di ruang rapat Komisi XI, Kamis (31/3) pagi. Sedianya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang membidangi ekonomi keuangan. Namun, berhalangan karena harus menjalani pemeriksaan kesehatan.

Pergantian pimpinan Komisi XI itu berdasarkan surat pimpinan Fraksi Golkar SJ.00.1115/FPG/DPRRI/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 perihal perpindahan komisi dari Fraksi Golkar DPR RI dan surat nomor SJ.00.1116/FPG/DPRRI/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 perihal pergantian ketua komisi XI dari Fraksi Golkar DPR RI.

"Saya akan menanyakan apa pergantian Ketua Komisi Komisi XI dari Fraksi Partai Golongan Karya yang semula Saudara Dito Ganinduto A309 digantikan oleh Saudara Haji Kahar Muzakir A277 dapat disetujui?," kata Lodewijk di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (31/3).

"Setuju," jawab anggota Komisi XI menyetujui pergantian pimpinan itu.

Sebelumnya, pelantikan Kahar sedianya diagendakan pada Rabu (30/3) kemarin. Namun pelantikan dibatalkan lantaran kuorum tidak tercapai.

Pergantian pimpinan Komisi XI itu merupakan rotasi anggota yang dilakukan oleh Fraksi Golkar.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Komisi III DPR Harap Kasus TPPU Panji Gumilang Diusut Tuntas
Komisi III DPR Harap Kasus TPPU Panji Gumilang Diusut Tuntas

Nasir menegaskan, kasus TPPU yang melibatkan Panji Gumilang harus menjadi prioritas utama.

Baca Selengkapnya
Komisi III Minta Kejagung Tetap Jaga Netralitas di Pemilu 2024
Komisi III Minta Kejagung Tetap Jaga Netralitas di Pemilu 2024

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk tetap menjaga netralitas di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan
Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan

Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Kapolri Tekankan Persatuan-Kesatuan Modal Utama Wujudkan Indonesia Emas 2045 di Rapim Polri
Kapolri Tekankan Persatuan-Kesatuan Modal Utama Wujudkan Indonesia Emas 2045 di Rapim Polri

Hal itu disampaikan Sigit saat membuka pelaksanaan Rapim Polri di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Kamis, 29 Februari 2024

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR: Pengganti Firli Bahuri di KPK Harus Dipilih Melalui Pansel
Komisi III DPR: Pengganti Firli Bahuri di KPK Harus Dipilih Melalui Pansel

Anggota Komisi III Nasaruddin Dek Gam meminta, agar pergantian kepemimpinan di KPK harus melalui Pansel atau Panitia Seleksi.

Baca Selengkapnya
DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta
DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta

Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.

Baca Selengkapnya
Nama Sri Mulyani Masuk Daftar Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta dari PDIP
Nama Sri Mulyani Masuk Daftar Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta dari PDIP

Nama Sri Mulyani Masuk Radar Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta dari PDIP

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Optimis Ekonomi Tumbuh, Tapi Harus Tetap Waspada
Anggota DPR Optimis Ekonomi Tumbuh, Tapi Harus Tetap Waspada

Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad optimis perekonomian nasional bisa tumbuh

Baca Selengkapnya
Komisi II DPR Nilai Perlu Revisi UU Pemilu Terkait Cuti Kampanye Pejabat Negara
Komisi II DPR Nilai Perlu Revisi UU Pemilu Terkait Cuti Kampanye Pejabat Negara

Komisi II DPR mengatakan, secara teknis harus dipertegas ulang jadwal cuti khusus untuk para pejabat saat ingin kampanye politik.

Baca Selengkapnya