Kader Golkar yang dorong munaslub diusulkan diberi sanksi

Merdeka.com - Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) meminta pengurus DPP menggelar Munaslub untuk mengganti Setya Novanto atau yang akrab disapa Setnov dari jabatan Ketua Umum. Permintaan itu menyusul dugaan keterlibatan Setnov mengatur anggaran dan tender proyek e-KTP.

Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Mahyudin, mengusulkan DPP memberikan sanksi kepada kader muda yang mengusulkan Munaslub. Permintaan munaslub dinilainya sebagai upaya memecah belah internal Partai Golkar.

"Ada tindakan pecah belah partai itu, harusnya DPP tegas, harus berikan sanksi, jangan dibiarkan," kata Mahyudin di acara syukuran ulang tahun Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono di Jalan Cipinang Cimpedak 2, Jakarta Timur, Minggu (26/3).

Wakil Ketua MPR ini menyarankan DPP menjatuhkan sanksi berupa teguran hingga pemecatan bagi kader yang terus mendorong agar munaslub digelar.

"Saya sih lebih setuju itu diberi sanksi, sanksi itu kan bisa berupa teguran, berupa pemberhentian," imbuhnya.

Sebelumnya, Mahyudin menyebut permintaan Munaslub untuk mengganti Setnov hanya disampaikan segelintir kader muda. Menurutnya, mayoritas anggota GMPG tidak menginginkan adanya Munaslub.

"Ya itu biasa‎, ada aspirasi di beberapa orang dari yang mengatasnamakan pemuda Partai Golkar, tapi pemuda Partai Golkar kan banyak, mayoritas sih tidak ada yang bersuara seperti itu," ujarnya.

Sebagian besar kader Golkar diklaim solid tidak menginginkan digelarnya Munaslub. Untuk itu, kata dia, permintaan dari GMPG ini hanya dinamika biasa dan wajar.

"Kalau menurut aturan sendiri, rasanya mayoritas kader Golkar solid tidak ada yang menginginkan untuk munaslub tersebut. Apalagi kita kan Golkar biasa aja jatuh bangun tuh, dinamika Partai Golkar," tegasnya.