JK: Seorang Pejabat Bukan Hanya Presiden Kalau Langgar Sumpah, Kena Sanksi dari Allah dan UUD 1945
Jusuf Kalla mengingatkan semua pejabat termasuk Presiden agar netral dalam politik
jusuf kalla
JK menyatakan dalam sumpah jabatan, pejabat hingga presiden bersumpah bertindak adil bagi masyarakat.
JK: Seorang Pejabat Bukan Hanya Presiden Kalau Langgar Sumpah, Kena Sanksi dari Allah dan UUD 1945
Wakil Presiden ke 10 dan 12 RI, Jusuf Kalla mengingatkan semua pejabat termasuk Presiden agar netral dalam politik. Menurut dia, netralitas itu merupakan bagian dari integritas presiden serta sumpah yang diucap saat menjabat kepala negara.
- Jusuf Kalla Dukung Anies Baswedan, NasDem: Kekuatan AMIN Bertambah
- JK Buka-Bukaan Asal Usul Lahan 340 Ribu Hektare Prabowo, Dibeli Tunai 150 Juta US Dolar pada 2004
- JK Soal Rencana Hak Angket Kecurangan Pemilu: Jalani Saja, Tergugat Tidak Usah Khawatir
- Sebut Pemilu Sudah Selesai, Jusuf Kalla Ajak Umat Islam Pererat Kembali Persatuan
- 5 Fakta Sopir Fortuner Berpelat TNI Arogan Ngaku Adik Jenderal Langsung Dibantah Markas Besar
- Cerita Awal Mula Anak SYL Terbiasa Nikmati Fasilitas Tiket Pesawat Kelas Bisnis dari Kementan
"Saya selalu ingatkan bahwa integritas itu tercantum dalam adilnya dan sumpah seorang presiden. Itu dimulai dengan (pernyataan), 'Demi Allah saya akan melaksanakan tugas-tugas itu sebaik-baiknya dan seadil-adilnya'"
ujar JK saat ditanya awak media di kediamannya daerah Jakarta Selatan, Rabu (10/1).
JK menyatakan dalam sumpah jabatan, pejabat hingga presiden bersumpah bertindak adil bagi masyarakat. Jika itu dilanggar, maka sanksinya baik sumpah maupun Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Jadi seorang pejabat ya, bukan hanya presiden, (kalau) tidak adil itu melanggar sumpahnya, jadi (kena sanksi) dua, kena Allah dan kena UUD ya,” tutur dia.
Oleh karena itu, JK enggan mengomentari soal netralitas Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024.
Dia lebih memilih melihat pernyataan Jokowi yang selalu mengingatkan dalam berbagai kesempatan agar aparat TNI-Polri tetap netral.
"Jadi di sini kalau tidak netral berarti aparat itu tidak melaksanakan perintah presidennya," ucap dia.
JK juga tak mau ambil pusing soal pertemuan Presiden Jokowi dengan Capres 02, Prabowo Subianto. Menurut JK, pertemuan itu adalah hal yang biasa. Apabila dilihat dari posisi Prabowo yang masih sebagai Menteri Pertahanan dalam kabinet pemerintahan Jokowi.
"Biasa saja, Kan menteri juga. Dia undang menterinya duduk-duduk, silakan saja. Tidak ada soal,"
kata JK.
Prabowo sempat mengungkap dukungan dari Ketua Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai senior saat berkarier di militer maupun sebagai Presiden ke-6 Indonesia.Prabowo bahkan blak-blakan didukung Presiden Jokowi di Pilpres 2024. Dengan pengalaman dua mantan presiden, Prabowo berjanji memberikan yang terbaik bagi bangsa apabila terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2024 mendatang.
"Presiden keenam mendukung dan berada di sebelah saya dengan presiden ketujuh juga mendukung berada di sebelah saya. Berarti ada pengalaman 20 tahun saya kira ini sesuatu yang luar biasa dan InsyaAllah akan berikan yang terbaik untuk bangsa dan rakyat kita," kata Prabowo.
