JK: Penundaan Pemilu 2024 Melanggar Konstitusi

Merdeka.com - Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) mengingatkan untuk berhati-hati terhadap wacana penundaan Pemilihan Umum 2024. JK menilai memperpanjang pemilu dari jadwal yang telah ditetapkan adalah melanggar konstitusi.

“Memperpanjang itu tidak sesuai dengan konstitusi,” kata JK usai menghadiri Mubes IKA Universitas Hasanuddin (Unhas) di Hotel Four Point Makassar, Jumat (04/3).

Ikuti berita Pemilu 2024 di Liputan6.com

“Kecuali kalau konstitusinya diubah,” tambah JK.

Lebih lanjut JK menilai bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang tentang konflik. Sehingga JK berpendapat untuk memilih taat pada konstitusi saja.

“Kita terlalu punya konflik. Kita taat pada konstitusi. Itu saja,” tegasnya.

Konstitusi Atur Pemilu Lima Tahun Sekali

Dia mengungkapkan konstitusi sudah mengamanatkan pemilihan umum digelar lima tahun sekali. JK khawatir jangan sampai wacana penundaan pemilu berujung masalah sebab adanya pihak yang ingin mengedepankan kepentingan sendiri.

“Konstitusinya lima tahun sekali. Kalau tidak taat konstitusi maka negeri ini akan ribut,” bebernya.

Dia pun mengetahui ide penundaan Pemilu 2024 muncul belakangan, tidak lama setelah pengumuman jadwal Pemilu 2024 oleh KPU RI. Usulan menunda pemilu muncul dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Usulan itu kemudian disusul Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan.

Reporter: Delvira Hutabarat/Liputan6.com