Jika Hoaks Dipercaya, Partisipasi Rakyat Saat Pemilu Berpotensi Anjlok

Merdeka.com - Penyebaran kabar bohong alias hoaks di linimassa jelang Pemilu serentak 17 April semakin massif. Data dimiliki Kementerian Komunikasi Informatika, sejak awal 2019 hingga saat ini, setiap bulan terjadi peningkatan lebih dari 100 isu hoaks. Rata-rata didominasi soal politik.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Mochammad Afiffudin khawatir dengan kondisi ini. Sebab berita hoaks yang makin massif terjadi dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Terlebih juga bisa merugikan pihak penyelenggara.

"Bagi Bawaslu kalau hoaks ini dipercaya publik khawatir mengurangi partisipasi karena misalnya mereka percaya kalau penyelenggara enggak netral. Sampainya secara langsung bisa membuat penilaian publik kepada kami salah karena info yang tidak benar tersebut," kata Afif di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Sabtu (6/5).

Makin maraknya berita hoaks yang diterima masyarakat, berimbas pada terdegradasinya pengetahuan dan pemahaman politik. Bawaslu mengaku sudah berupaya memberi edukasi kepada semua pihak agar tak memercayai hoaks.

"Bagi bangsa ini juga akan mengalami defisit pendidikan politik, jika hoaks semakin banyak dan dipercaya," ujarnya.

Bawaslu sudah bekerjasama dengan aparat kepolisian khususnya Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk menindak para penyebar hoaks.

"Kalau penindakannya kita kerjasama dengan Kominfo terkait hoaks yang ada di medsos dan juga dengan tim cyber crime untuk tindak lanjut," ucapnya.