Merdeka.com - Jaksa Agung HM Prasetyo menanggapi santai cuitan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui akun media sosial Twitter @SBYudhoyono yang berpesan supaya kompetisi politik jelang Pilpres 2019 tidak berlaku hukum rimba. Prasetyo mengatakan, sejak dahulu tidak ada penegakan hukum rimba di Tanah Air.

"Dari dulu juga enggak ada hukum rimba dong. Enggak ada penegakan hukum-hukum rimba. Itu zaman dulu kala mungkin seperti itu, cuma Tarzan seperti itu. Ini kan enggak," katanya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/4).

Prasetyo menegaskan penegakan hukum selama ini sudah sesuai dengan prosedurnya. Semua penanganan kasus merujuk pada fakta dan bukti.

"Kalau ada imbauan jangan berlaku hukum rimba, memang tidak ada hukum rimba. Kita negara hukum harus menjunjung tinggi hukum," imbuhnya.

Mengenai pernyataan SBY yang menyinggung pihak yang kuat pasti menang dan kelompok lemah pasti kalah dalam penegakan hukum, Prasetyo enggan merespons.

"Enggak perlu ditanggapi karena memang tidak berlaku hukum rimba seperti itu untuk apa ditanggapi? Itu kan hanya praduga atau kecurigaan saja," ujarnya.

Namun Prasetyo mengaku sependapat dengan imbauan SBY agar penegak hukum tidak disusupi kepentingan politik. Politikus Partai NasDem ini mengatakan, sejatinya penegak hukum menjaga independensinya kendati tidak diingatkan oleh pihak mana pun.

"Tidak harus diingatkan pun tentu itu yang harus dilakukan," ucap Prasetyo.

Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi NTT ini berpesan, SBY tidak perlu khawatir dengan penegakan hukum. Dia memastikan proses penanganan kasus hukum di Tanah Air terbuka untuk publik.

"Enggak perlu khawatir lah. Semua kan selalu terbuka. Tidak ada sesuatu yang bisa disembunyikan," pungkasnya.