Jaga netralitas, Andi Mattalatta ogah komentari kemenangan Ical

Merdeka.com - Anggota majelis hakim Mahkamah Partai Golkar (MPG) Andi Mattalatta tak mau mengomentari hasil putusan PTUN tentang dualisme kepengurusan Golkar. Hal ini dilakukan untuk menjaga netralitas dirinya sebagai hakim di MPG.

"Saya nggak bisa memberikan komentar terkait hal itu. Saya kan salah satu anggota dari Mahkamah Partai Golkar, Sedangkan sidang PTUN itu kan kaitannya dengan SK Menkum HAM," ujar Andi saat dihubungi merdeka.com, Senin (18/5).

Andi mengatakan, secara pribadi tentu dirinya memiliki pemikiran dari aspek logika hukum, terkait hasil putusan tersebut. Bahkan, sebagai mantan Menkum HAM, dirinya dapat membayangkan langkah apa yang harus dilakukan Menkum HAM Yasonna Laoly, sebagai pihak tergugat.

"Hanya saja kalau saya memaksakan diri berkomentar, tentu nanti akan memberikan penafsiran berbeda, sekalipun saya mengungkapkannya sesuai teori hukum," ujar Andi.

"Karena sekarang kan saya sebagai hakim mahkamah partai Golkar, dimana semua orang tahu dampak keputusan saya. Jadi biarlah, selanjutnya bagaimana Menkum HAM seperti apa akan meresponnya nanti," pungkasnya.

Seperti diketahui, Hakim PTUN Jakarta dipimpin oleh Teguh Satya Bhakti mengabulkan sebagian gugatan Ical, termasuk soal mencabut SK Menkum HAM tentang kepengurusan Golkar Munas Riau.

"Mengabulkan gugatan penggugat sebagian, memerintahkan kepada tergugat (Menkum HAM) untuk mencabut gugatan intervensi, membatalkan SK Menkum HAM, membayar biaya perkara oleh tergugat dalam perkara ini," kata Teguh saat membacakan putusan di PTUN, Jakarta Timur, Senin (18/5).

Dengan adanya hasil putusan ini, maka kepengurusan Golkar kembali berdasarkan hasil Munas Riau tahun 2009 lalu. Dalam hal ini, Ketua Umum Golkar dipimpin oleh Aburizal Bakrie (Ical) dan Sekjen Golkar Idrus Marham.