Merdeka.com - Wakil Ketua DPD Nono Sampono berharap pimpinan DPD periode 2019-2024 tidak memiliki rekam jejak pelanggaran kode etik dalam Badan Kehormatan (BK) DPD.

Dia menilai, kode etik diperlukan untuk menjaga integritas lembaga DPD. Karena itu, Nono mengusulkan adanya pembuatan kode etik untuk calon pimpinan DPD.

"Lima tahun yang lalu belum ada soal kode etik, sekarang sudah ada dan hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik dari yang ringan hingga berat, dan itu semestinya ada," kata Nono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/8).

Dia mengatakan, saat ini proses pemilihan calon Ketua DPD periode mendatang terus berjalan. Beberapa calon juga sudah mulai mencuat namanya ke masyarakat.

"Semua punya hak. Udah terbaca. Dari barat ada Abdullah Puteh, Sultan Najamudin, Ema Yuwana itu di Sumatera. Di Jawa ada Jimly, Bu Ratu, La Nyalla. Kalimantan ada teras narang, Mahyudin. Di Sulawesi ada Fadel, Tamsil. Di timur ada Yorrys dan saya," ungkapnya.

Meski begitu, Nono menyerahkan sepenuhnya mekanisme pemilihan pimpinan DPD ke BK. Serta diputuskan dalam rapat paripurna DPD.

"Segalanya tergantung, sekarang berproses di BK, saya teknisnya engga tahu. Karena diputuskan di sidang paripurna, itu nanti diputuskan di BK," tutupnya.