Ini implikasi positif jika Pemilu digelar serentak

Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi ( MK ) kembali memberikan putusan 'jalan tengah' yang menawan. Di tengah pro dan kontra pemilu serentak, MK menyatakan bahwa sesuai konstitusi maka Pemilu harus digelar serentak. Namun, hal itu tidak bisa dilaksanakan tahun 2014 ini dan baru 2019 bisa dilaksanakan.

Banyak yang menyebut bahwa putusan MK ini sangat bijaksana, karena mengakomodir ke dua kubu (pro dan kontra). Namun ada juga yang menyebut, MK telah melegalisasi inkonstitusional Pemilu.

Di satu sisi, putusan MK kemarin yang mengabulkan permohonan Effendi Ghazali tentang pemilu yang dilakukan serentak, baik Pileg dan Pilpres, namun menyatakan bahwa amar putusan itu baru mulai berlaku untuk Pemilu 2019 dan seterusnya adalah sebuah langkah besar. Putusan ini seolah menjadi titik balik dalam perpolitikan dan sistem pemilu di Indonesia.

Tetapi banyak yang mendukung diselenggarakannya pemilu serentak ini. Dengan pemilu serentak, maka negara bisa menghemat dana operasional penyelenggaraan pemilu.

Selama ini pemilu dilakukan dua kali, pemilu legislatif dan pemilu presiden. Otomatis biaya penyelenggaraannya juga dua kali.

Menurut Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti, dengan digelarnya pemilu serentak maka negara bisa menghemat anggaran. Ray bahkan menyebut penghematan negara bila pemilu digelar serentak bisa sampai 30-40 persen.

"Selama ini kampanye sosialisasi 2 kali, pileg dan pilpres, pengamanan oleh petugas dua kali, distribusi logistik dua kali, bayar saksi dua kali. Kalau pemilu serentak tentu akan sangat menghemat anggaran," ujar Ray, Kamis (23/1)

Hal senada juga diungkapkan Komisioner KPU Sigit Pamungkas , yang menyebut Pemilu serentak bakal membuat anggaran lebih efisien.

"Pemilu serentak itu bagus, karena dari penyelenggaraan Pemilu akan banyak efisiensi menyangkut pembiayaan. Selama ini 60 persen biaya Pemilu ada di penyelenggaraannya," kata Sigit.

Menurut Sigit, dengan Pemilu serentak maka pos anggaran untuk tenaga-tenaga ad hoc KPU bisa dihemat. Selama ini KPU membayar dua kali tenaga achock untuk dua kali pelaksanaan Pemilu.

"Honor sekian bulan kali untuk sekian jumlah petugas badan ad hoc. Kalau serentak maka honornya cukup sekali," ujarnya.

Selain menghemat anggaran, Pemilu serentak berarti menghapus syarat ambang batas mengajukan presiden atau Presidential Treshold yang selama ditentukan 20 persen dari suara nasional. Dengan pemilu serentak maka semua partai politik yang lolos verifikasi KPU bisa mengajukan capres.

Pengamat Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin mengatakan putusan MK ini menjadi kemenangan seluruh parpol. Karena dengan pemilu serentak dan tidak adanya presidential treshold maka tidak ada lagi pengkastaan parpol. Kini semua parpol memiliki kedudukan yang sama dalam mengusulkan pasangan calon presiden.

"Dengan putusan ini semua parpol berhak mengusulkan presiden dan semua parpol sama kedudukannya," ujar Irman.

Namun piranti hukum untuk menggelar Pemilu serentak juga mesti dipersiapkan. Dalam hal ini MK juga termasuk. Dengan pemilu serentak, semua gugatan pemilu akan datang dalam waktu yang bersamaan. Lalu apakah MK mampu mengatasinya?