ICW nilai pembagian sembako pemerintah rawan digunakan untuk Pemilu 2019

Merdeka.com - Indonesian Corruption Watch (ICW) mengkritisi pembagian sembako yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Menurut Koordinator Divisi Jaringan ICW Abdullah Dahlan, hal itu dapat memengaruhi publik jelang Pemilu 2019 tahun depan.

"Untuk sembako ini penting bagi kita yang selalu ICW ingatkan, dalam konteks menjalankan kontestasi di Pemilu menebar program populis atau pemberian semacam bantuan langsung, menurut kita, pemerintah baiknya tidak memberikan tindakan tindakan semacam itu," kata dia saat ditemui di D'Hotel, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (24/4).

Dia menyarankan, baiknya pemerintah fokus dalam skema program pemerintah. Misalnya program pengentasan kemiskinan, pengentasan masalah sosial dan lainnya. Sehingga tidak terkesan pemerintah melakukan upaya upaya yang sebenarnya instan.

"Dan cenderung publik menilai tindakan semacam ini upaya untuk membangun pengaruh yang memberikan sembako kepada publik, kunjungan walaupun dianggap rutin tetapi harus dibatasi, Ketika masuk dalam tahapan pemilu, baiknya tidak melakukan tindakan tindakan seperti itu," pinta Abdullah.

Dia berharap pemerintah memahami hal tersebut. Soal penggunaan anggaran untuk publik juga sama. Tren bantuan sosial di Kementerian juga rawan digunakan sebagai kepentingan elektoral di Pemilihan Umum 2019. Kebijakan penyelenggara Pemilu juga sudah mengingatkan agar potensi penyalahgunaan kewenangan kekuasaan dalam Pemilu penting untuk dihindari. Oleh karena itu, kesadaran pemerintah penting untuk tidak mempolitisasi kebijakan pemerintah itu sendiri.

"Saya kira dipahami ini tahun politik, kebijakan pemerintah jangan sampai dijadikan alat untuk membangun pengaruh. ICW juga mengingatkan potensial potensial yang terjadi misalnya dalam hal anggaran, tren bantuan sosial yang ada di kementerian kementerian juga potensi langsung untuk digunakan, dibelanjakan dalam kepentingan kontestasi elektoral di 2019," tandasnya.

Sementara, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko sendiri menyebut pembagian sembako tidak hanya dilakukan saat pemerintahan Jokowi saja. Melainkan, sudah ada di pemerintahan sebelumnya.

"Sebelum pemerintahan Jokowi sudah berjalan. Hal yang sama seperti itu. Jadi bukan hal baru," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/4).

Menurut Moeldoko, sorotan masyarakat atas pembagian sembako yang dilakukan oleh Jokowi tak lain karena situasinya mendekati Pemilu. Sehingga, isu tersebut menjadi sensitif.

"Kita sudah memasuki tahun demokrasi pesta sehingga menjadi sensitif," ucap Moeldoko.

Moeldoko meminta kepada masyarakat tidak mengaitkan bantuan sembako dari Presiden Jokowi sebagai bagian dari kampanye. Ia berpendapat ada beberapa situasi misalnya bencana yang mengharuskan negara hadir memberikan bantuan.

"Jadi harus dibedakan dengan pasti bahwa posisi ini di mana kehadiran negara. Jangan terus dinilai ini kampanye. Enggak boleh. Padahal masyarakat mendesak perlu sesuatu," ujar Moeldoko.

Sementara terkait dengan pelibatan aparat saat pembagian sembako, Moeldoko berpendapat hal itu dilakukan karena faktor keamanan.

"Sebenarnya kan sering kejadian, pada pembagian bingkisan itu ada korban karena ketidaktertiban. Karena itu harus pakai voucher (kupon) karena harus diberikan tepat guna. Jangan semuanya menerima. Harus ada polisi, ya karena biar mereka ngatur biar tertib. Enggak ada tujuan yang lain sebenarnya," terang Moeldoko.