Humphrey Djemat Sebut Ada Partai Minta Uang Rp500 M ke Calon Menteri

Minggu, 24 November 2019 17:33 Reporter : Ahda Bayhaqi
Humphrey Djemat Sebut Ada Partai Minta Uang Rp500 M ke Calon Menteri Humphrey Djemat. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat mengungkap ada bakal calon menteri Presiden Joko Widodo yang diminta partai politik uang kontribusi agar disodorkan namanya. Uangnya bernilai fantastis hingga Rp500 miliar.

Humphrey menyebut orang tersebut sudah disukai Presiden Joko Widodo. Namun, kemudian ada partai yang mendekatinya.

"Saya sudah mendengar dari calon menteri yang sebenarnya itu pilihan dari Jokowi, dia mau di-endorse partai politik tersebut, dia tidak harus kasih uang untuk itu, tapi harus ada komitmen selama dia menjadi menteri, harus bisa kontribusi Rp500 miliar," ujar Humphrey dalam diskusi di kawasan Matraman, Jakarta, Minggu (24/11).

Humphrey menolak menyebutkan partai apa yang dia maksud. Namun, dia mengatakan, orang tersebut menolak tawaran partai karena harus membayar uang.

"Karena dia memang orang profesional ya, itu tentu against dari pada esensi dari hati nuraninya, dia tidak mau. Kalau dia mau, dia bisa, karena diminta uang pun dia tidak punya, karena dia seorang profesional, keahliannya memang dibutuhkan oleh presiden," jelasnya.

1 dari 1 halaman

Preseden Buruk

Humphrey menyebut, tidak menutup praktik demikian juga terjadi ke calon menteri lainnya. Dia berharap partai politik berbenah dengan sistem rekrutmen yang tidak transaksional.

"Tapi kalau terjadi seperti ini kemungkinan bisa terjadi dengan yang lain kan. Jadi praktik semacam ini sudah jadi preseden. Kebetulan itu teman saya," kata dia. [did]

Baca juga:
Prabowo Dinilai Tepat Isi Posisi Menhan, Nadiem Makarim Masih Diragukan
Gebrakan Para Menteri Jokowi di Awal Kerja Ini Ramai Menjadi Sorotan
PDIP Lihat Sisi Positif Menteri Rangkap Jabatan Ketum Parpol
Sekjen PPP Nilai Tak Ada Larangan Menteri Rangkap Jabatan Pengurus Parpol
Golkar Sebut Ketum Parpol Jabatan Sosial, Tak Masalah Rangkap Jadi Menteri
UU Kementerian Negara: Menteri Dilarang Rangkap Jabatan Ketum Parpol!

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini