Merdeka.com - Informasi hoaks dan narasi kebencian bertebaran di media sosial. Kondisi ini jelas membahayakan karena menimbulkan polarisasi dan gesekan terlebih di tahun politik seperti sekarang ini.

"Hoaks dan narasi kebencian disebarkan dengan tujuan politik tertentu. Itu jelas bisa mengganggu ketenangan dan persaudaraan sesama anak bangsa," ujar Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing dalam keterangannya, Jumat (8/2).

Ia mengungkapkan ada perbedaan dalam dunia politik, yaitu politisi dan politisi negarawan. Politisi kerap menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekuasaan yang sifatnya transaksional dan pragmatis serta tidak punya visi kebangsaan. Sementara politisi negarawan berbasis kepada kepentingan bangsa dan rakyat.

"Celakanya banyak politisi kita menghalalkan berbagai cara. Oleh karena itu, mereka inilah yang boleh jadi memanfaatkan berbagai komunikasi politik yang penting bagaimana memanipulasi persepsi publik untuk terwujudnya kepentingan mereka," tutur Direktur Eksekutif Emrus Corner itu.

Dengan maraknya narasi kebencian jelang Pilpres 2019, Emrus mengimbau agar lebih diintensifkan literasi digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menjadi leading sektor, disamping lembaga Pemilu seperti KPU maupun Bawaslu.

Dia mengapresiasi munculnya ide 'ronda' digital untuk memerangi berita bohong (hoaks) di media sosial (Medsos). Dengan begitu masyarakat diajak untuk aktif melakukan komunikasi dan memahami rambu-rambu saat berselancar di dunia maya.

"'Ronda' digital sangat efektif untuk mereduksi hoaks dan narasi kebencian di medsos. Masyarakat bisa memperbincangkan sesuatu yang baik untuk kebersamaan, juga bisa mengkritisi bila menemukan hoaks atau narasi kebencian yang tujuannya ingin memecah belah" tandasnya.