Hindari konflik, Stafsus Jokowi usul Pilkada Papua dipilih DPRD
Merdeka.com - Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Lennis Kogoya menyarankan agar pemilihan kepala daerah di Papua dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Baik itu pemilihan gubernur, bupati maupun wali kota.
"Pemilihan melalui DPR ini bisa dengan calonnya diambil melalui musyawarah adat," ungkap dia di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Veteran 3, Jakarta, Jumat (13/10).
Jika melalui mekanisme tersebut, maka calon kepala daerah yang diusung adalah orang-orang pilihan masyarakat adat Papua. Mekanisme itu diyakini bisa menjadi jalan keluar dari konflik yang terjadi selama ini.
"Kalau pola seperti sekarang ini dibiarkan terus, Papua ini berkelahi terus, berkelahi terus. Tidak akan terjadi perdamaian," ucapnya.
Pria asal Papua ini mengingatkan, konflik di tanah cenderawasih jangan dianggap sepele. Sebab, bisa mengancam stabilitas keamanan nasional dan mengancam keutuhan NKRI.
"Maka untuk menghindari hal ini, Kemendagri segera mengevaluasi masalah Pilkada Papua dan Papua Barat," ujarnya.
Saat ini, Tolikara Papua sedang mengalami konflik horizontal. Pertikaian terjadi akibat pemilihan bupati dan wakil bupati Tolikara 2017. Dalam kontestasi tersebut, pasangan Usman G Wanimbo-Dinus Wanimbo menjadi pemenang sementara pasangan John Tabo dan Barnabas Weya kalah.
Tak terima dengan hasil Pilkada, John Tabo dan Barnabas Weya melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK kemudian memutuskan untuk menolak gugatan pasangan John Tabo dan Barnabas Weya dan memenangkan pasangan Usman G Wanimbo-Dinus Wanimbo.
Pihak John Tabo dan Barnabas Weya geram dengan keputusan MK. Mereka ingin menemui langsung Kemendagri Tjahjo Kumolo dan menyampaikan kekecewaannya. Namun, yang bersedia menemui massa adalah Dirjen Otonomi Daerah (Otda) serta Dirjen Politik dan Pemerintahan (Polpum).
Tepatnya pada Rabu (11/10) sore, massa tersebut merangsek masuk ke kantor Kemendagri. Beberapa pot bunga dan kaca mobil dipecahkan. Tak terima dengan ulah massa, petugas pengamanan Kemendagri membalas.
Akibatnya tujuh petugas pengamanan dan pegawai terluka ringan. Kepala dan tangan tiga orang lainnya harus dijahit karena robek.
(mdk/rzk)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Di Depan Jokowi, Panglima TNI Ungkap Strategi Baru Atasi Konflik di Papua Bentuk Koops Habema
Panglima Agus menjelaskan ke depan Koops Habema akan dilatih untuk meningkatkan kemampuan individu
Baca SelengkapnyaDPR Puji Upaya Pemerintah Jokowi Cegah Dampak Konflik Timur Tengah
Indonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun
Baca SelengkapnyaJokowi Wanti-Wanti PPATK Tak Kalah dengan Pelaku TPPU: Tak Boleh Kalah Canggih, Tingkatkan Sinergi dan Inovasi
Menurut Jokowi, pelaku TPPU kerap memiliki cara-cara baru memanfaatkan teknologi terkini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Isu Pemakzulan Jokowi Cuma Taktik Pengalihan Isu
Ia menduga, wacana pemakzulan mungkin adalah taktik pengalihan isu atau refleksi kekhawatiran pendukung calon lain akan kekalahan.
Baca SelengkapnyaJokowi Sindir Kantor Pemda Dicat Sesuai Warna Parpol Penguasa
Menurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.
Baca SelengkapnyaJokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP
Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca SelengkapnyaSoal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaIstana Jawab Keanggotaan Jokowi di PDIP Usai Maruarar Mundur: Jangan Dihubung-hubungkan dengan Presiden
Maruarar Sirait mengatakan langkah politiknya mengikuti Joko Widodo
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnya