Merdeka.com - Ketua Panitia Khusus (Pansus) angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, adanya lembaga pengawas pada rekomendasi yang di laporkan dalam sidang paripurna siang (14/2) tadi penting untuk mengawasi kinerja lembaga antirasuah tersebut. Dia menyerahkan sepenuhnya pengadaan lembaga pengawasan itu ke KPK.

"Tapi tetap tidak bergeser, pengawasan itu penting. Prinsip buat kami maka kita serahkan, ngatur sendiri deh ente (KPK). Yang sekarang enggak efektif. Ngaturnya bagaimana tanya ke KPK," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).

Pemilihan anggota pengawas secara independen oleh KPK menjadi salah satu jalan yang dipilih Pansus angket untuk menghindari 'bully' dari masyarakat. Mengingat banyak pihak yang menduga Pansus melakukan pelemahan terhadap KPK.

"Kami menemukan sejumlah konflik yang luar biasa di dalam. Tapi ketika kami ingin membentuk lembaga pengawas dari luar kan di bully. Meskipun masih dilempar dalam bentuk wacana kan," tandasnya.

Di tempat yang sama, anggota Pansus angket dari Fraksi PPP Arsul Sani enggan jika Pansus dikatakan ingkar janji dengan tetap memasukan lembaga pengawas di dalam rekomendasi. Dia menegaskan bahwa pembahasan di DPR selalu mengalami dinamika.

Anggota komisi III ini menjelaskan, memang diperlukan adanya lembaga pengawasan secara eksternal di KPK. Tak hanya pada KPK, lembaga pengawas juga nanti diusulkan dalam revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK).

"Contoh misal di proritas tahun 2018 ada acuan revisi undang undang MK oleh pemerintah. Disana kalo di internal DPR, beberapa fraksi itu juga akan mengusung pengawasan yang sifatnya lebih eksternal dan diperkuat," ungkapnya.

"Jadi ini bukan hanya karena terhadap KPK, DPR bersikap seperti itu. Terhadap MK pun nanti kita akan lakukan hal yang sama," tandasnya.