Heboh Panama Papers, DPR tunda pengesahan RUU tax Amnesty

Merdeka.com - Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR sepakat menunda RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty untuk diparipurnakan. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan penundaan ini lebih terkait menunggu konsultasi bersama Pemerintah.

"Dalam rapat Bamus tadi diputuskan menunggu konsultasi dengan pemerintah, keputusannya kita tidak lanjuti hingga selesai konsultasi," terang Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4).

Fadli mengatakan penundaan ini bertujuan lebih memperjelas maksud UU nantinya terlebih oleh munculnya skandal pencucian uang Panama Papers yang menghebohkan dunia dan tanah air.

"Sejauh mana road map, apalagi ini ada Panama Papers. Jadi kita ingin tahu berapa perkiraan uang yang masuk ke dalam negeri. Jadi kita harus mengetahui kenapa ini menjadi prioritas, jadi jangan sampai ini sebuah solusi tetapi malah menjadi permasalahan ke depannya jadi harus dikonsultasikan. Dalam naskah akademik atau draft-nya belum jelas," bebernya.

Politikus Gerinda ini tak menyebutkan secara rinci berapa fraksi yang mengusulkan konsultasi dengan Pemerintah. Yang jelas, kata dia Partai Gerindra sepakat untuk menunda RUU tersebut.

"Iya, kita ingin mengetahui sejauh mana tujuan tax amnesty," pungkas dia.