Hanura usul ambang batas parlemen dihapus karena tidak relevan lagi

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang menilai angka ambang batas perolehan suara minimal partai politik untuk menentukan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar 3,5 persen sudah tidak relevan. Sebab, situasi politik saat ini berbeda dengan Pemilu 2014 lalu.

"Parlementary threshold menurut saya tidak perlu lagi, tidak perlu. Tapi terserah saya patuh dengan aturan. Kalau memang di dalam Pansus berbeda dengan pandangan saya ya mereka kan sudah berpikir secara maksimal. Tapi yang benar situasi dengan situasi dan kondisi sekarang saya kira tidak perlu lagi ada," kata OSO di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/1).

OSO tidak ingin syarat ambang batas itu menghalangi partai-partai kecil untuk berkembang dan berkiprah di lembaga parlemen.

"Partai apapun enggak ada masalah, Partai manapun dia besar tapi jangan mengunci partai-partai kecil untuk berkembang atau menutup partai yang akan masuk, biarkan saja bebaskan saja," terangnya.

Oleh sebab itu, pembahasan Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu dalam Panitia Khusus Pemilu harus mengakomodir semua kepentingan partai politik. Dia menyarankan partai-partai besar tidak jumawa karena kebesarannya. Tiap partai politik sama-sama berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Kita kan sama-sama berjuang untuk negara, jadi itu saya bilang jangan ada dusta diantara kita. Mau menang silahkan berjuang tapi jangan terus memastikan bahwa jumlah itu untuk memperngaruhi sesuatu," imbuhnya.

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Partai Hanura Sarifudin Sudding mengatakan dihapuskannya ambang batas parlemen bertujuan untuk menghargai hak rakyat. Sangat disayangkan jika calon legislator dipercaya mewakili aspirasi rakyat harus gagal karena partainya tidak lolos syarat ambang batas parlemen.

"Saya? kira kita harus menghargai pilihan rakyat berapa banyak suara rakyat yang terbuang ketika misalnya ada seoarg anggota dewan yang terpilih kemudian partai itu tidak lolos parlementary treshold," pungkasnya.