Hanura nilai pembentukan Pengadilan HAM hanya akal-akalan

Merdeka.com - Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tak mempermasalahkan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc. Persoalan pelanggar HAM berat yang diarahkan ke Ketua Umum Hanura, Wiranto dinilai sudah selesai.

"Tidak masalah, semua sudah jelas kok soal Pak Wiranto. Sudah clear," kata Ketua Fraksi Partai Hanura di DPR, Saleh Husin di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (21/3).

Saleh menuding, pembentukan Pengadilan HAM sarat kepentingan politik. Mengingat ada dua kandidat capres saat ini yang berlatar belakang jenderal, Wiranto dan Prabowo Subianto. Menurutnya, Pengadilan HAM dibentuk sebagai alat untuk menjegal dua calon tersebut.

"Ya bisa saja, ada dua kandidat capres berlatar belakang jenderal. Tapi kalau soal Pak Wiranto sudah pernah diputuskan pengadilan, tak masalah dan anggap hal biasa saja," terangnya.

Saleh yakin keberadaan Pengadilan HAM tak akan mengganggu elektabilitas Partai Hanura saat ini. Dia tidak mempermasalahkan, kalau pengadilan itu disahkan menjadi lembaga hukum resmi.

"Gak ada masalah buat partai kami. Kembali lagi, kalau ini masih mau ditindak lanjuti, tapi presiden sendiri juga berlatar belakang militer. Beliau juga tau sendiri apa yang diputuskannya," katanya.