Hakim Ditangkap KPK, Komisi III DPR Ingin Tindakan Preventif
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Mulfachri Harahap ingin, pengawasan dan evaluasi terhadap sistem yang berlaku di lembaga-lembaga negara saat ini. Hal ini sebagai tanggapannya atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (28/11) dini hari.
"Ini kita bicara sesuatu yang lebih komprehensif tidak hanya sekadar berlaku seperti pemadam kebakaran saat kejadian ada kemudian sibuk untuk memadamkan api. Tetapi lebih kepada yang sifatnya preventif," kata Mulfachri di depan Nusantara I Gedung Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/11).
Dia mengklaim, upaya untuk meningkatkan pengawasan tindak korupsi terus diupayakan. Sistem penegakan hukum yang berlaku hari ini pun perlu untuk dikoreksi bersama di semua lembaga terkait.
"Potensi untuk menciptakan masalah akan dikaji dan dievaluasi untuk kemudian dicari format yang baik agar ke depan kejadian-kejadian tidak terulang kembali," ujar Ketua DPP PAN itu.
Mulfachri menilai, kejadian ini tak hanya terjadi di Indonesia, melainkan di banyak tempat.
"Yang jadi problem mungkin intensitasnya yang begitu tinggi. Saya kira memang ada masalah yang sangat fundamen yang harus kita carikan jalan keluarnya," tutupnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023
Baca SelengkapnyaDalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Penetapan Eddy Hiariej sebagai tersangka oleh KPK dinyatakan gugur setelah praperadilan guru besar Ilmu Hukum Pidana itu dikabulkan Pengadilan Negeri Jaksel.
Baca SelengkapnyaPolitikus Partai Gerindra tersebut juga mengungkap bahaya dari korupsi SDA yang bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan.
Baca SelengkapnyaPolitikus PKB Reyna Usman kini ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi.
Baca SelengkapnyaKPK menetapkan tiga tersangka kasus korupsi sistem proteksi TKI di Kemenaker yang terjadi pada tahun 2012.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor menyatakan menghormati langkah (KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka korupsi.
Baca SelengkapnyaKPK ingatkan pasangan Prabowo-Gibran dalam hal memperkuat KPK
Baca Selengkapnya