Golkar Kota Bandung gagas petisi online ganti ketum, ditandatangani 15.000 orang

Merdeka.com - Desakan pergantian Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto tidak hanya digulirkan dengan mekanisme Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), tapi juga melalui cara lain. Wakil Sekretaris DPD II Golkar Kota Bandung Aat Safaat Hodijat menggulirkan wacana pergantian Ketum Golkar memanfaatkan petisi online change.org untuk mendulang aspirasi.

Sejak diluncurkan pada 19 November 2017, petisi tersebut sudah menghimpun 15.000 tandatangan. Dia mengatakan, tujuannya petisi ini agar DPP segera menggelar munaslub.

"Petisi ini saya buat untuk merespon perkembangan dan dinamika Partai Golkar yang terjadi sekarang akibat dari persoalan hukum yang sedang menimpa ketua umum (Setya Novanto)," ucapnya saat ditemui di Kantor DPD Partai Golkar Bandung, Jalan Pelajar Pejuang Bandung, Kota Bandung, Senin (28/11/2017).

Capaian 15.000 tandatangan menunjukkan bahwa reaksi publik baik dari kader maupun masyarakat umum menginginkan perubahan di dalam tubuh partai berlambang pohon beringin. Menurutnya, semua ini dilakukan untuk membuat citra Partai Golkar kembali membaik.

"Perlu upaya penyelamatan. Hasil dari lembaga survei saat ini posisi Golkar terus turun dari sisi elektabilitasnya. Sehingga tidak ada cara lain bagaimana menyelamatkan Partai Golkar dengan melakukan secepatnya munaslub untuk mengganti kepemimpinan DPP," terangnya.

Aat berharap, bergulirnya petisi online ini bisa mendorong elite DPP sadar perlunya perubahan. Desakan yang terjadi untuk pergantian Setya Novanto datang pula dari pengurus DPD yang tersebar di Kabupaten Kota Jabar.

"Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan keluar bagi partai golkar yang sedang ditempa badai," ucapnya.

Dikutip dalam change.org, terdapat alasan yang ditulis inisiator perlunya mengganti Novanto. "Pasca penetapan Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka Korupsi E-KTP yang penuh drama, mengusik rasa keadilan dan akal sehat rakyat Indonesia. Perilakunya sebagai seorang pemimpin partai politik terbesar ke 2 dan lembaga kekuasaan negara di Republik ini telah mencoreng nama bangsa di mata dunia internasional." (mdk/noe)