Golkar Ingatkan Jokowi: PJ Kepala Daerah Sebaiknya Orang Non Partisan
Merdeka.com - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar Zulfikar Arse Sadikin mengatakan, banyak pihak memandang negatif terhadap pengangkatan penjabat gubernur dan bupati/wali kota di 2023 karena kekhawatiran tidak netral. Sebab itu, Zulfikar memandang sebaiknya merekrut orang-orang yang non partisan.
"Menurut saya persepsi itu lebih pada harapan dan kekhawatiran. Tapi yang jelas agar plt, plt itu bekerja dengan sungguh sungguh sesuai norma yang ada. Misalnya non partisan dan lain-lain," ujar Zulfikar kepada wartawan, Rabu (17/3).
Publik khawatir dengan keberadaan penjabat kepala daerah ini karena waktu memimpin cukup lama. Bisa satu hingga dua tahun, sampai Pilkada serentak 2024 selesai. Zulfikar mengatakan, publik meminta orang-orang yang ditunjuk memiliki kapabilitas memimpin daerah.
"Karena itu kita minta dalam menjalankan prosedur mekanisme yang diatur dalam UU untuk menetapkan Pj itu ya mungkin lebih ditingkatkan seleksinya," kata dia.
Zulfikar mengatakan, pengangkatan penjabat sementara sesungguhnya sudah berjalan dan banyak yang bagus. Jika nanti ada yang bermasalah, kata dia, penjabat ini bisa dengan mudah diganti. Ia percaya proses pengangkatan Pj ini akan berjalan baik.
"Saya percaya pak Tito bisa menjamin itu lah. Menjamin proses itu berjalan dengan baik sesuai harapan," katanya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo akan menentukan penjabat (Pj) gubernur untuk mengisi kekosongan akibat absennya Pilkada 2022 dan 2023. Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat rapat dengan Komisi II DPR RI.
Tito menjelaskan, Kemendagri akan mengajukan tiga nama calon Pj gubernur kepada presiden. Jokowi kemudian akan menentukan siapa orang yang tepat. Hal ini, kata Tito, diterapkan untuk mengisi kekosongan kepala daerah definitif saat Pilkada 2020.
"Di tingkat provinsi itu Kemendagri mengajukan ke Presiden. Nanti Presiden yang menentukan," kata Tito dalam rapat dengan Komisi II DPR RI, Senin (15/3).
Sementara, untuk mengisi kekosongan bupati dan walikota, Kemendagri menerima usulan gubernur kemudian akan ditelusuri kembali jejak calon ini agar tidak ada potensi konflik.
"Saya juga menyampaikan ke Istana ke presiden," kata Tito.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaKabar Jokowi Mau Gabung Golkar, Jusuf Kalla Ingatkan Aturan Jadi Ketua Umum
JK mengingatkan jika bergabung dengan Partai Golkar tidak serta-merta bisa menjadi pengurus apalagi menjadi ketua umum.
Baca SelengkapnyaJokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pakai Dasi Kuning, Jokowi Akui Nyaman dengan Golkar
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku merasa nyaman dengan Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaMenebak Arah Langkah Jokowi Usai Tidak Jabat Presiden
Ternyata, isu Jokowi ingin gabung ke partai politik bukan hanya menuju ke Golkar saja
Baca SelengkapnyaJokowi Jawab soal Isu akan Gabung Golkar
Golkar menyambut baik jika benar Jokowi ingin bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu.
Baca SelengkapnyaGolkar Nomor Dua di Pileg 2024, Mungkinkah Jatah Menteri di Kabinet Prabowo Bertambah?
Airlangga ditanya apakah kursi menteri dari Partai Golkar pada pemerintahan Prabowo-Gibran bakal bertambah.
Baca SelengkapnyaGolkar dan PAN Dukung Prabowo, Jokowi: Saya Presiden, Bukan Ketua Partai
Jokowi membantah berkomunikasi dengan Golkar dan PAN sebelum kedua partai itu mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo.
Baca SelengkapnyaDito Ariotedjo Nilai Jokowi Bakal Fokus Multi Partai daripada Jadi Ketum Golkar
Dia mengungkapkan bahwa Jokowi sempat heran soal namanya ramai masuk Partai Golkar.
Baca Selengkapnya