Gerindra Nilai Tak Ada Keharusan Fit and Proper Test Cawagub DKI

Merdeka.com - Fraksi-fraksi di DPRD DKI mengusulkan adanya uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon wakil gubernur DKI Jakarta. Gerindra punya pandangan berbeda. Dalam tata tertib pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta, tidak ada keharusan melakukan uji kelayakan dan kepatutan.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, M Taufik tak mempermasalahkan jika dilakukan uji kelayakan dan kepatutan. Tetapi, harus tergantung kepada tata tertib.

"Ya silakan aja, tergantung tata tertibnya. Di tata tertibnya kayaknya tidak ada," kata Taufik di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Minggu (26/1).

Namun Taufik menyebut pernyataannya bukan berarti Gerindra menolak adanya uji kepatutan dan kelayakan. Dia hanya menjelaskan ada tata tertib dalam pemilihan calon wakil gubernur.

"Bukan menolak, ya boleh saja. Tidak ada masalah," kata dia.

Fit and Proper Test

Partai Gerindra dan PKS mengusulkan dua nama yakni Nurmansjah Lubis dari PKS dan Ahmad Riza Patria dari Gerindra sebagai Cawagub DKI. Ketua Fraksi PSI, Idris Ahmad menyatakan kedua cawagub harus menjalani fit and proper test secara terbuka.

"Memang adalah hak Gerinda dan PKS untuk mengusulkan nama calon Wakil Gubernur DKI, namun seharusnya prosesnya juga terbuka. Ini sudah berapa lama posisi Wagub kosong. Fraksi PSI DKI mendesak DPRD untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka untuk dua nama yang diusulkan," kata Idris lewat keterangannya, Senin (20/1).

Menurut Idris, publik berhak tahu kualitas calon Wakil Gubernur yang diusulkan. Dia bilang, fit and proper test secara terbuka menjadi cara masuk akal untuk menilai siapa yang layak menjadi Wagub sebelum voting dimulai.

Voting Terbuka

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai NasDem, Nova Harian Paloh menuturkan, partainya belum mau ambil kesimpulan siapa yang paling cocok mendampingi Anies Baswedan. NasDem akan mengikuti proses pemilihan wagub yang berjalan. Nova menyebut, partainya setuju bila nanti dilakukan voting pada proses pemilihan Cawagub.

"Sesuai dengan kesepakatan aja nanti, bisa voting atau musyawarah mufakat, kalau misalnya voting, kita lebih setuju mungkin, voting terbuka kan lebih bagus, istilahnya kita menganut fairness," ucapnya.

NasDem tidak ingin proses pemilihan Cawagub sekarang lama seperti tahun lalu. Keponakan Surya Paloh tersebut harap bulan Februari Jakarta punya wagub baru.

"Lama ini sudah 1 tahun lebih prosesnya, saya kira kita juga gak mau menghendaki proses yang sangat lama sekali, kalau perlu Februari pertengahan udah ada keputusan, jangan sampai bulan Maret, karena tiap hari ini permasalahan Jakarta ada ada terus," tutupnya.