Gerindra Nilai Pilkada Lewat DPRD Tak Melanggar UUD

Selasa, 19 November 2019 10:46 Reporter : Sania Mashabi
Gerindra Nilai Pilkada Lewat DPRD Tak Melanggar UUD Sufmi Dasco Ahmad. ©2017 dok foto dok ri

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai tidak ada masalah jika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kembali dilakukan secara tidak langsung. Sebab, kata dia, dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 juga tidak ada larangan untuk melakukan pilkada tidak langsung atau melalui DPRD.

"Dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak tertulis secara gamblang pemilihan langsung. Bunyi Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945: 'Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis'," kata Dasco dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/11).

1 dari 2 halaman

Pilkada Langsung Banyak Kekurangan

Dasco mengatakan, pilkada langsung saat ini masih memiliki banyak kekurangan. Mulai dari angka korupsi yang tinggi hingga anggaran penyelenggaraan pilkada langsung yang cukup besar.

"Meskipun besar atau kecil anggaran bukan menjadi permasalahan utama. Permasalahan yang lebih substantif adalah bagaimana terwujudnya tatanan masyarakat yang adil dan makmur, setelah terpilihnya kepala daerah di daerah tersebut," ungkapnya.

2 dari 2 halaman

Pemerintah Harus Jamin Keamanan Pilkada

Selain itu, menurutnya, pemerintah juga harus ekstra keras menjaga keamanan saat pilkada langsung. Pasalnya dalam pelaksanaan pilkada langsung kerap kali timbul perpecahan.

"Hal ini mengingat fanatisme antarpendukung calon apabila tidak terkendali bisa berakibat melahirkan malapetaka dan keresahan masyarakat," ucapnya.

Maka dari itu, Dasco menyarankan agar pilkada dilakukan kembali lewat DPRD. Namun, tentu harus dikaji lebih lanjut terlebih dahulu dengan Komisi II DPR dan Kementerian Dalam Negeri sebagai Wakil dari pemerintah.

"Maka dari itu, saya pikir akan lebih efektif, efisien dan produktif apabila pemilihan kepala daerah baik bupati atau wali kota maupun gubernur ke depan dikembalikan melalui DPRD," ucapnya. [ray]

Baca juga:
ICW Tantang Mendagri Tito Reformasi Partai Sebelum Ubah Format Pilkada Langsung
Mendagri Soal Wacana Larangan Eks Koruptor Maju Pilkada: Kita Kembali ke Teori Kuno
Mendagri Tantang Bertemu Kepala Daerah yang Tak Keluar Ongkos Politik Pilkada
Tito Sebut Ada Kepala Daerah Minta Naik Tunjangan Biar Tidak Korupsi
Pendaftaran Panwascam Pilkada Surabaya Sepi Peminat

Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini