Gerindra keluar dari pansus angket KPK karena putusan RUU Pemilu
Merdeka.com - Partai Gerindra resmi menarik perwakilan kadernya dari Panitia Khusus (Pansus) angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin (24/7). Wakil Ketua Pansus angket KPK, Masinton Pasaribu menilai, mundurnya Gerindra dari Pansus dipengaruhi oleh keputusan politis.
"(Sebab mundurnya Gerindra dari Pansus angket KPK) Politik lah. Kemaren dia ngikut kok. Sikap Gerindra kan lebih kepada sikap Paripurna RUU Pemilu kan," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/7).
Menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, Gerindra mencampurkan masalah keputusan Rapat Paripurna tentang RUU Pemilu yang menetapkan lima isu krusial termasuk Presidential Threshold sebesar 20-25 persen. Dia-pun berharap partai yang berbeda pendapat di putusan RUU pemilu bisa konsisten dalam Pansus angket KPK.
"Dikaitkan sama angket. Harusnya konsisten dong. PAN juga. Bahkan PKB juga. Konsisten dong," ungkapnya.
Diketahui, di Rapat Paripurna DPR minggu lalu akhirnya mengesahkan RUU Pemilu menjadi Undang-undang sehingga ambang batas calon presiden 20 persen. "Tadi kita ketahui bersama dengan total 539 yang pro opsi A 322. Dan opsi B 217 karena mempunyai pemikiran berbeda maka kita putuskan bahwa opsi A secara aklamasi kita putuskan kita setuju. Apakah setuju?," tanya Novanto di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.
"Setuju," jawab seluruh anggota yang hadir.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dengan diterapkannya parliamentary threshold sebesar 4%, berdampak kepada banyak suara rakyat tidak dipakai.
Baca SelengkapnyaPartai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca SelengkapnyaAdanya treshold selama ini menyebabkan antara pilihan rakyat dan calon.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Elektabilitas PDI Perjuangan memang masih di paling atas dengan angka 19,1 persen, tetapi terus alami penurunan dari survei sebelumnya.
Baca SelengkapnyaPartai Gerindra tidak yakin jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menjadi oposisi pada pemerintah selanjutnya.
Baca SelengkapnyaWaketum Partai Gerindra Habiburokhman mengklaim bahwa hampir 95 persen politisi sudah move on dari Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPPP masih fokus terhadap gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di MK.
Baca SelengkapnyaJK menyebut, presidential Threshold (PT) atau ambang batas seharusnya tidak 20%.
Baca SelengkapnyaSinyal pertemuan itu juga semakin diperkuat, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman yang menyebut pertemuan itu akan terjadi tidak lama lagi.
Baca Selengkapnya