Merdeka.com - Informasi penggunakan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kepentingan Pemilihan Gubernur(Pilgub) mulai terasa. Partai Gerindra mencium kegiatan dari Kementerian Sosial (Kemensos) ini dijadikan alat untuk memenangkan salah satu pasangan calon (Paslon) Gubernur Jawa Timur.

"Saya sudah katakan dari awal kalau program PKH dijadikan alat untuk kepentingan pilgub," kata Sekertaris DPC Partai Gerindra Surabaya, AH. Thony kepada merdeka.com, Kamis (29/3).

Thony mengatakan, saat ini informasi tersebut semakin santer terdengar di kalangan tim pemenangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno. Untuk menyikapi itu, Gerindra telah mengadakan rapat intensif membahas persoalan-persoalan tersebut. Sebab, apa yang dilakukan kompetitor dengan memakai program PKH tidak bisa dibenarkan, bahkan persoalan tersebut cenderung melanggar UU Pemilu.

Dalam aturan jelas, memakai fasilitas negara baik fisik maupun program tidak diperkenankan. Sesuai ketentuan, penggunaan fasilitas negara bisa terkena jeratan hukum pidana. Hal itu tertuang dalam pasal 69 huruf H jo 187 ayat c Undang-Undang No 8 tahun 2015 tentang perubahan pertama dalam pilkada. Dalam aturan ini sangat jelas, bahwa menggunakan fasiltas negara sangat dilarang.

"Kita terus melakukan kajian, secara keseluruhan Partai Gerindra sudah mendapat informasi dari daerah-daerah," ujarnya.

Dengan informasi ini, Gerindra dengan tim sapu bersihnya langsung turun ke lapangan untuk menecari bukti faktual. Bukti-bukti tersebut akan dijadikan pijakan dalam melangkah, apakah melangkah pada persoalan hukum atau langkah lain terkait dugaan penyalahgunaan program negara untuk kepentingan pilgub.

Dia menambahkan, penggunaan program negara untuk kepentingan pasangan calon dalam pemenangan gubernur sangat efektif. Massa akan dikumpulkan kemudian digiring untuk memilih salah satu pasangan calon. Jika tidak mau memilih, paslon tersebut tidak akan memberikan pencairan lagi.

Dalam program PKH, salah satu keluarga akan mendapatkan kucuran dana sebesar Rp 1.890.000. Dana tersebut dicairkan pemerintah secara langsung kepada keluarga yang membutuhkan. Di Jawa Timur terdapat ribuan penerima PKH. Jika mereka digiring untuk memilih paslon jelas merugikan pasangan calon lainnya.

"Kami ingin pilgub ini berjalan dengan adil, transparan. Tidak ada kecurigaan dengan memanfaatkan program PKH sebagai alat," papar dia.

Thony mengakui, saat ini pihaknya telah memperingatkan pemerintah untuk turun dan mengusut dugaan penyalahgunaan program tersebut. Program tersebut sangat memiliki efek, jika tidak ditindak maka penyimpangan politik akan terus berjalan secara tersetruktur. Selain itu, Mantan Anggota DPRD Surabaya ini memnta supaya Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Jawa Timur untuk turun lapangan. Mereka tidak boleh hanya menerima alaporan tetapi tidak turun untuk mengetahui kebenaran lapangan.

"Seharusnya Bawaslu turun lapangan, jangan hanya diam dan menunggu laporan. Informasi ini sudah ada sejak lama, tetapi sayang tidak ada tindakan," tegas dia.