FPI ikut-ikutan jaring cagub DKI lawan Ahok

Merdeka.com - Dinamika Pemilihan Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017-2022 sudah mulai bergeliat. Meskipun masih satu tahun lagi, para partai politik dan tokoh nasional mulai bergerak mencari calon yang pantas didukung warga DKI. Tak hanya partai politik, organisasi masyarakat (Ormas) juga tidak ingin kehilangan panggung. Salah satunya Ormas fenomenal Front Pembela Islam (FPI).

Ketua Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab alias Habib Rizieq menyatakan ingin ambil bagian dalam Pilgub DKI. FPI begitu berhasrat mencari sosok dari kalangan muslim untuk menyaingi Basuki T Purnama alias Ahok sebagai calon petahana dalam ajang itu.

Agar upaya ini terwujud, Rizieq bersama sejumlah tokoh yang tergabung dalam Muzakarah Alim Ulama, Habaib, tokoh masyarakat dan cendekiawan muslim meluncurkan Konvensi Calon Gubernur Muslim DKI Jakarta di Aula Buya Hamka, Masjid Agung Al Azhar, Jakarta.

Dengan konvensi ini, Rizieq menyebut FPI akan membuka kesempatan kepada umat Muslim Jakarta untuk mendaftarkan diri sebagai calon gubernur. Dia optimis, cagub pilihannya itu bisa mendapatkan dukungan luas dari rakyat. Nantinya, para ulama akan menentukan sejumlah syarat bagi mereka yang merasa ingin maju di Pilgub.

"Perlu ada gagasan membuat pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur muslim. Kami optimis akan dapat dukungan luas dari umat muslim," ujar Rizieq, Kamis (25/2) kemarin.

Menurut dia, gubernur adalah pemimpin yang harus mengedepankan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok semata. Sehingga, konvensi ini akan diusung melalui jalur independen dan bebas dari tendensi politis.

"Gubernur ini terus mengedepankan kemaslahatan dengan upayakan kesediaan berbagai kebutuhan rakyat. Kami akan majukan mereka di jalur independen," klaimnya.

Sementara, Ketua Dewan Pemilih KH Fahrurrozi Ishaq mengklaim tidak ada unsur SARA dalam penjaringan calon pemimpin ini. Konvensi ini, lanjutnya, diselenggarakan berdasarkan aspirasi umat muslim. Karena, Mereka resah dengan hadirnya bakal calon gubernur dan wakil calon gubernur non-muslim di ibu kota Jakarta.

"Ini bukan SARA, justru aspirasi umat, semua aspirasi asal dilaksanakan sesuai aturan main, maka dijamin oleh undang undang," terangnya.

Para calon pasangan Cagub dan cawagub muslim untuk Jakarta akan disaring terlebih dahulu oleh Dewan Pemilih dalam suatu konvensi dari sejumlah calon, dan pasangan tersebut akan ditetapkan oleh Majelis Tinggi yang nantinya akan didaftarkan ke KPUD.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi masyarakat untuk ikut serta dalam konvensi ini adalah sebagai berikut:

Berikut 11 syarat tersebut:

1. Laki-laki;

2. Muslim;

3. Berakal;

4. Sehat jasmani dan rohani;

5. Alim;

6. Visioner;

7. Memiliki track record keberpihakan terhadap mustadh'afin (kaum lemah dan dilemahkan);

8. Memiliki track record tidak pernah mencela dan memusuhi umat Islam;

9. Memiliki program kerja yang berpihak pada kaum lemah;

10. Bersedia menerima program-program yang ditawarkan majelis tinggi atau dewan pemilih; dan,

11. Bersedia menjadi juru kampanye terhadap siapapun yang berhasil menjadi calon gubernur yang ditentukan oleh majelis tinggi.