'Flashback' SBY dan pesan untuk Jokowi

Merdeka.com - Partai Demokrat merayakan hari jadi yang ke-16 di pekarangan rumah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Puri Cikeas, Bogor, Sabtu (9/9). Dalam kesempatan itu, sang ketua umum memberikan sejumlah catatan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Namun tak seperti biasanya, SBY memberikan beberapa catatan dalam pidatonya dengan 'flashback' ke masa sebelum reformasi atau Orde Baru. Salah satunya, catatan tentang krisis ekonomi yang hampir membuat Indonesia menjadi negara gagal.

Setelah mengingatkan tentang masa-masa sulit, SBY pun menyampaikan pesan kepada pemerintahan Jokowi-JK.

"Di masa silam kita harus memilih. Pilih ekonomi atau pilih demokrasi. Sekarang negara mesti bisa menghadirkan kedua-duanya. Ekonomi kita makin kuat merata dan tak merusak lingkungan hidup. Namun tetap menjamin tegaknya nilai-nilai demokrasi," kata SBY.

Kemudian, SBY mengingatkan soal stabilitas politik dan keamanan di era reformasi dulu. Pemerintah sekarang diminta untuk bisa menjamin stabilitas politik dan keamanan menjadi kondusif tanpa mengganggu hak azasi warganya.

Belakangan memang marak terjadi kasus pelaporan hanya karena status warganet di media sosial. Teranyar, Dhandy Dwi Laksono yang dilaporkan ormas Sayap partai PDIP, Repdem, karena dalam tulisannya menyamakan Megawati Soekarnoputri dengan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi.

"Di masa silam seolah kita harus memilih stabilitas politik dan keamanan atau kebebasan. Sekarang negara mesti bisa menjamin tegaknya stabilitas politik dan keamanan tanpa harus menghilangkan hak rakyat untuk dapat menyampaikan pandangan dan suaranya," terang SBY.

Kemudian, soal kehidupan politik era reformasi, SBY menuturkan, kala itu independensi anggota TNI, Polri dan BIN sering tidak netral dan cenderung menjadi alat kepentingan politik penguasa. Sementara, saat ini TNI, Polri dan BIN dituntut menjadi milik rakyat sesuai amanah reformasi.

"Sekarang, sesuai amanah reformasi, rakyat menghendaki negaranya adil. TNI, Polri serta BIN menjadi milik semua, milik rakyat Indonesia dan tidak menjadi perpanjangan kepentingan pihak-pihak tertentu," kata SBY.

Masalah kebebasan pers juga menjadi sorotan. SBY menuturkan, jika dahulu kebebasan pers sering dibatasi dan hanya menjadi corong dari penguasa. Saat ini, kata SBY, rakyat berharap pers lebih adil dan menjadi pilar demokrasi.

"Di masa silam, kemerdekaan pers sangat dikontrol bahkan dibatasi. Media sering menjadi corong negara dan lebih menyuarakan kepentingan penguasa. Sekarang rakyat menghendaki pers dan media masa benar-benar adil menjadi pilar demokrasi yang tangguh dan ikut mengangkat perasaan dan suara rakyat," tandasnya.

Presiden RI ke-6 ini lantas membicarakan soal kondisi penegakan hukum di masa lalu. Saat Orde Baru, hukum seakan tumpul bagi penguasa tapi runcing kepada rakyat. Oleh karena itu, saat ini rakyat berharap penegakan hukum bisa lebih adil dan tanpa intervensi.

"Di masa silam, penegakan hukum sering tajam ke bawah dan tumpul ke atas, dan terkesan pula nuansa tebang pilihnya. Sekarang rakyat menghendaki penegakan hukum berjalan secara adil dan tidak tebang pilih serta bebas dari intervensi pihak manapun," ungkapnya.

Lebih lanjut, SBY juga mengingatkan bahwa zaman sebelum reformasi pemerintah dianggap kurang gencar memberantas korupsi.

"Di masa silam, negara dinilai kurang gigih dalam memberantas korupsi. Sementara kolusi antara dunia bisnis dengan politik subur sekarang Rakyat ingin negaranya makin bersih. Pemerintahannya makin transparan dan akuntabel," bebernya.