Fahri Hamzah sebut Menteri Rini Soemarno raja tega

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang sepak terjang Rini Soemarno sebagai menteri BUMN. Menurut dia, Jokowi bisa terjebak dalam permainan Rini karena banyak proyek di BUMN yang dilakukan pemerintah selama ini.

"Jokowi harus mengerti dan menyadari karena kalau tidak dia akan jadi korban dari sebuah skandal besar, apalagi Jokowi sudah berani menandatangani kepres-kepres yang diajukan Meneg BUMN dan tidak disetujui oleh menteri-menteri lainnya dan bertentangan dengan konstitusi," ujar Fahri, Selasa (10/11).

Fahri juga mengkritik gaya kepemimpinan seorang Rini Soemarno di BUMN. Sejauh ini, Fahri melihat apa yang dilakukan oleh seorang Menteri Rini banyak menabrak aturan.

"Jadi tidak bisa mengatur BUMN seperti mengatur perusahaan swasta yang bisa dilakukan dengan bisnis to bisnis seperti yang dilakukan ibu menteri. BUMN tunduk pada negara karena bagian dari negara dan tidak tunduk pada pasar. Ini diatur dalam UU BUMN, UU Perbendaharaan Negara, UU BPK dan lain sebagainya. Makanya auditnya pun dilakukan oleh BPK. Jadi segala macam deal-deal yang dilakukan BUMN tidak bisa mekanisme bisnis B to B seperti yang dipraktikkan oleh Meneg BUMN," tegas Fahri.

Selanjutnya Fahri mengingatkan 'kegaduhan' yang dibuat oleh Rini Soemarno saat pembahasan APBN 2016 bulan lalu. Seluruh fraksi menolak Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dialokasikan oleh BUMN. Karena ini, bahkan RAPBN 2016 terancam gagal disahkan saat itu.

"Meneg BUMN mengusulkan PMN tahap pertama sebesar Rp 43 triliun, tahap kedua sebesar Rp 76 triliun dan tahap ketiga ditambah lagi dengan Rp 30 triliun. Kebayang tidak uang sebanyak itu digunakan untuk menyuntikkan dana di BUMN. Kalau dibeliin cangkul atau traktor semua petani kita sejahtera," tambahnya.

Jumlah yang spektakuler itu ditanamkan di BUMN yang saat ini sedang mengalami penurunan nilai tentunya sangat berisiko. Terlebih tidak ada jaminan bahwa penanaman modal negara itu menghasilkan keuntungan bagi negara.

"Jadi segala macam subsidi itu dicabut uangnya digunakan untuk diinvestasikan di BUMN yang belum jelas kinerjanya. Uang itu belum tentu balik karena kapitalisasi BUMN di pasar juga sedang jatuh dan jeblok. Sekarang mau disuntik menggunakan dana rakyat. Ini kan raja tega namanya. Sementara rakyat kesulitan menghadapi ekonomi dan mencari modal untuk berusaha," papar Politisi PKS ini lagi.

Fahri pun mengaku heran dengan gaya Meneg BUMN yang bangga jika berhasil mendapatkan utang dari luar negeri. Meneg BUMN menurutnya sangat tidak paham bahwa jika berutang itu maka sang pemberi utang itu memberi syarat agar BUMN bisa diatur oleh pemberi utang.

"Kok bangga BUMN bisa utang. Kalau enggak bisa bayar maka nilai BUMN kita akan terdelusi dan akhirnya BUMN itu dikuasai oleh asing," ujar dia.

Kasus perpanjangan kontrak Pelindo menurutnya adalah contoh kasus lainnya dimana Meneg BUMN tidak memahami arti penting BUMN bagi negara. Rini yang tidak memahami hal ini membiarkan perpanjangan kontrak Pelindo hanya berdasarkan pertimbangan cash money. Rini, tegasnya, sama sekali tidak mempertimbangkan bangsa Indonesia yang sudah mampu mengelola pelabuhan sendiri bahkan pelabuhan di negara lain.

Di lain hal, Fahri menyindir keputusan kereta api cepat Jakarta-Bandung dari China. Setiap ditanya Rini selalu kembali menjawab bahwa ini urusan B to B.

"Lagipula untuk urusan Jakarta-Bandung sudah ada jalan tol, kereta api juga sudah ada. Kalau mau kembangkan dong di Papua atau di lintas Sumatera. Kalau pun mau mengembangkan di Jawa yah sebaiknya Merak-Banyuwangi sekalian supaya mobilitas di Pulau Jawa lebih tinggi. Lagipula lahan yang digunakan lahan siapa kok mau diletakkan rel China? Saya rasa BPK harus memeriksa ini semua," pungkasnya.