Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Fahri Hamzah: Pemilihan MPR ditunda, pelantikan Jokowi terhambat

Fahri Hamzah: Pemilihan MPR ditunda, pelantikan Jokowi terhambat Fahri Hamzah. ©2013 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Bukan tanpa sebab Koalisi Merah Putih (KMP) ngotot agar pemilihan pimpinan MPR tetap dilaksanakan pada sidang paripurna malam nanti. Wasekjen PKS Fahri Hamzah mengatakan, jika pemilihan pimpinan MPR diundur maka dapat menyebabkan pelantikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden terpilih 2014-2019 menjadi terhambat.

"Sebab tanggal 20 kalau MPR belum terbentuk itu bisa-bisa pelantikan presiden terhambat. Jadi kita menyegerakan ini sebab MPR segera menyiapkan tanggal 20 sidang paripurna MPR untuk melantik presiden baru," kata Fahri di Gedung DPR Jakarta, Senin (6/10).

Wakil Ketua DPR yang baru terpilih itu menegaskan, persiapan pelantikan presiden cukuplah komplek. Karena dalam persyaratan pelantikan, kata Fahri, kehadiran yang korum jumlah tertentu juga menyebabkan pelantikan itu menjadi sah atau tidak.

Sehingga lanjut Fahri, permintaan Koalisi Indonesia Hebat untuk penundaan sidang pemilihan pimpinan MPR bukanlah mendasar. PKS merupakan salah satu partai yang solid dalam Koalisi Merah Putih.

"Itu yang kami takutkan kalau schedule ini digeser mengganggu pelantikan presiden sementara negara tidak boleh ada dalam kekosongan kepemimpinan 1 menit pun," tegasnya.

(mdk/has)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Fahri Hamzah Nilai Bersatunya Jokowi dan Prabowo Menyatukan yang Berpecah dan Bertengkar
Fahri Hamzah Nilai Bersatunya Jokowi dan Prabowo Menyatukan yang Berpecah dan Bertengkar

Fahri pun mengajak semua elemen bangsa untuk berkepala dingin dan fokus memilih dengan pertimbangan jauh ke depan.

Baca Selengkapnya
Ganjar dan Mahfud Tebak Pilihan Jokowi: Ya Putranya kan Ada di Sana, Pasti ke Sana
Ganjar dan Mahfud Tebak Pilihan Jokowi: Ya Putranya kan Ada di Sana, Pasti ke Sana

Ganjar dan Mahfud Tebak Pilihan Jokowi: Ya Putranya kan Ada di Sana, Pasti ke Sana

Baca Selengkapnya
Jokowi Lantik Hadi Tjahjanto jadi Menko Polhukam Gantikan Mahfud MD
Jokowi Lantik Hadi Tjahjanto jadi Menko Polhukam Gantikan Mahfud MD

Presiden Jokowi melantik Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto menjadi Menko Polhukam.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Dua Kali Pantun Bamsoet di Sidang MPR Singgung Capres Harus Lanjutkan Pembangunan Jokowi
Dua Kali Pantun Bamsoet di Sidang MPR Singgung Capres Harus Lanjutkan Pembangunan Jokowi

Bamsoet menyinggung koalisi, Capres dan pembangunan Jokowi lewat pantun di Sidang Tahunan MPR

Baca Selengkapnya
Fahri Hamzah Hembuskan Kabar Menteri NasDem dan PKB Mundur Pekan Ini
Fahri Hamzah Hembuskan Kabar Menteri NasDem dan PKB Mundur Pekan Ini

Mundur demi memantapkan posisi sebagai oposisi dalam Pilpres 2024

Baca Selengkapnya
Mahfud Sebut Hak Angket Bisa Berujung Pemakzulan Jokowi, Begini Penjelasannya
Mahfud Sebut Hak Angket Bisa Berujung Pemakzulan Jokowi, Begini Penjelasannya

Proses hak angket di DPR bisa berjalan berbulan-bulan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Keluhkan Indonesia Alami Defisit Rp30 T Dampak Maraknya Impor Perangkat Teknologi-Komunikasi
Jokowi Keluhkan Indonesia Alami Defisit Rp30 T Dampak Maraknya Impor Perangkat Teknologi-Komunikasi

Jokowi menyebut kondisi itu sangat memprihatinkan dan menjadi pekerjaan besar untuk pemerintah.

Baca Selengkapnya
Jokowi Siapkan Keppres Pemberhentian Mahfud MD dari Menko Polhukam Pagi Ini
Jokowi Siapkan Keppres Pemberhentian Mahfud MD dari Menko Polhukam Pagi Ini

Mahfud MD menyerahkan surat pengunduran diri dari Menko Polhukam pada Kamis (1/2) kemarin.

Baca Selengkapnya
Hakim MK Arief Hidayat: Pilpres 2024 Paling Hiruk Pikuk, Ada Pelanggaran Etik hingga Isu Cawe-Cawe Presiden
Hakim MK Arief Hidayat: Pilpres 2024 Paling Hiruk Pikuk, Ada Pelanggaran Etik hingga Isu Cawe-Cawe Presiden

hakim semula hendak memanggil Jokowi untuk meminta keterangan. Namun, dibatalkan demi menghargai kepala negara.

Baca Selengkapnya