Fahri Hamzah iri KPK dan BPK sudah bikin gedung baru
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan sesungguhnya gedung DPR memang tak layak pakai. Sehingga, dia pun mencontohkan bahwasanya dia menyiratkan iri dengan gedung yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Gedung milik Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI.
"Yang lain juga bikin gedung, tuh tinggi. KPK bikin gedung, kompleks sendiri malah, BPK itu lihat dia malah bikin dua Tower, bahkan BPK DKI bikin gedung itu tinggi sekali. Diorama segala macam, semua bikin. Kenapa kita dianggap ada yang aneh," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/8).
Politikus PKS ini juga enggan dengar masukan dari berbagi pihak, jika seharusnya proyek pembangunan Gedung DPR seharusnya menjadi wewenang Kementerian PU.
"Ya kalau aturannya bukan menteri PU, kecuali kalau proposal itu dari pemerintah, masalahnya itu kan kita dari DPR. Ya itu terserah pemerintah saja konsultasi dengan Sekjen DPR," tandasnya.
Selain itu Fahri mengaku tidak mengetahui selak beluk anggaran yang akan dihabiskan untuk membangun 7 proyek gedung DPR. Walaupun bertindak sebagai ketua tim pembangunan tersebut, dia menyatakan pemegang anggaran sepenuhnya berada di Sekjen DPR.
"Beneran terus terang saya enggak tahu. Itu angka-angka domainnya Sekjen, ya kan sebagai penguasa pengguna anggaran. Kita kan ini hanya ngomong idenya saja," ucapnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Salah satu gedung yang disatroni oleh penyidik yakni gedung ruang kerja di gedung Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.
Baca SelengkapnyaKPK memperkirakan kerugian negara pada proyek pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI yang menyeret Sekjen DPR RI Indra Iskandar mencapai puluhan miliar rupiah.
Baca Selengkapnyaenurut Ali, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan sudah disepakati.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dewas KPK memutuskan bukti dugaan etik Firli Bahuri sudah cukup untuk disidangkan.
Baca SelengkapnyaKPK belum menjelaskan lebih lanjut terkait apa saja yang didapat penyidik dari hasil penggeledahan kemarin. Hanya saja tiga koper sempat dibawah keluar.
Baca SelengkapnyaCak Imin memastikan partainya akan ikut mendukung hak angket kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaAlex menyebut dalam proyek tersebut, adanya peningkatan harga yang dilakukan secara berkelompok.
Baca SelengkapnyaDPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaGedung Sekretariat DPR RI digeledah penyidik Komisi Pemberantaran Korupsi (KPK) pada Selasa (30/4) sore.
Baca Selengkapnya