Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Fadli Zon Soal Pin Emas DPRD DKI: DPR RI Saja Pakai yang KW

Fadli Zon Soal Pin Emas DPRD DKI: DPR RI Saja Pakai yang KW Fadli Zon. Instagram Fadli Zon

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berkomentar terkait penganggaran pengadaan pin emas untuk anggota DPRD DKI Jakarta baru senilai Rp1,3 miliar. Bahkan sebagai anggota DPR, dia mengaku, tidak memiliki pin emas seperti anggota DPRD DKI Jakarta.

"Ini bukan pin emas, ini KW," katanya sambil tertawa dan menunjukkan yang dipakainya ke awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (22/8).

Dia mengungkapkan, pin yang dipakai anggota DPR RI bukanlah permintaan mereka para legislator. Pihak kesekretariatan jenderal DPR RI lah yang telah mengaturnya.

"Jadi itu sudah given, program Setjen, kita enggak tahu menahu," jelasnya.

Pin emas yang dipolemik di DPRD DKI mulanya disoal oleh anggota legislatif terpilih Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Mereka mengkritik anggaran untuk sebuah pin emas yang nilai anggarannya mencapai Rp1 miliar.

Walau demikian, Fadli menduga untuk DPR RI harga pin yang dipakainya dan juga ratusan anggota DPR RI lain tidak sampai semahal yang diributkan DPRD DKI.

"Ini mah bukan emas, KW ini kalau enggak salah Rp200 ribu," tutup Fadli.

Reporter: M RadityoSumber: Liputan6.com

Jangan Lewatkan:

Ikuti Polling Menteri Favoritmu, Mana yang Layak Dipertahankan? Klik disini

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPRD DKI Gelar Paripurna PAW 3 Legislator pada Senin Pekan Depan
DPRD DKI Gelar Paripurna PAW 3 Legislator pada Senin Pekan Depan

Khoirudin berharap, tiga calon anggota DPRD tersebut dapat menjadi semangat baru dalam memperjuangkan dan mengedepankan kepentingan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Dikabarkan Maju Pilgub DKI, Ini Kata Ida Fauziyah
Dikabarkan Maju Pilgub DKI, Ini Kata Ida Fauziyah

Ida bersyukur bisa lolos ke DPR setelah bertarung di Dapil II DKI. Menurutnya, PKB saat ini masih fokus ke pemilu legislatif.

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Tak Permasalahkan Firli Tidak Hadir saat Sidang Putusan Etik
Dewas KPK Tak Permasalahkan Firli Tidak Hadir saat Sidang Putusan Etik

Firli terjerat tiga dugaan pelanggaran etik. Pertama yakni terkait komunikasi dan pertemuan dengan SYL.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Baca Selengkapnya
Emil Dardak Tegaskan Pencalonan Gibran Tidak Terkait Putusan DKPP
Emil Dardak Tegaskan Pencalonan Gibran Tidak Terkait Putusan DKPP

Apa yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos
Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos

Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.

Baca Selengkapnya
PKS DKI Usung Sohibul Iman, Eks Wakil Ketua DPRD hingga Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI
PKS DKI Usung Sohibul Iman, Eks Wakil Ketua DPRD hingga Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI

Tetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya

Baca Selengkapnya
Ungkit Saham Bir di DKI Rp1 Triliun, Anies: Belum Dijual, Semoga Tahun Ini Ketua DPRD Koalisi Kita
Ungkit Saham Bir di DKI Rp1 Triliun, Anies: Belum Dijual, Semoga Tahun Ini Ketua DPRD Koalisi Kita

Diketahui Ketua DPRD DKI saat ini adalah Prasetio Edi, politikus PDI Perjuangan

Baca Selengkapnya
Hadapi Gugatan PHPU di 16 Daerah di Jateng, Ini Strategi KPU
Hadapi Gugatan PHPU di 16 Daerah di Jateng, Ini Strategi KPU

Saat ini, katanya, KPU Jawa Tengah menunggu arahan KPU RI berkaitan dengan penetapan legislator terpilih.

Baca Selengkapnya