Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR Perpanjang Pembahasan RUU Penanggulangan Bencana dan RUU PDP

DPR Perpanjang Pembahasan RUU Penanggulangan Bencana dan RUU PDP Gedung DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - DPR RI memperpanjang pembahasan RUU Penanggulangan Bencana dan RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP). Keputusan itu diketok saat rapat paripurna, Selasa (22/6).

Keputusan memperpanjang pembahasan dua RUU tersebut sudah dibahas dalam rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI pada 17 Juni 2021. Ketua DPR Puan Maharani menuturkan, perpanjangan RUU Penanggulangan Bencana diminta oleh pimpinan Komisi VIII DPR RI, RUU PDP diminta pimpinan Komisi I DPR RI.

"Maka dalam Rapat Paripurna hari ini, apakah kita dapat menyetujui perpanjangan waktu pembahasan kedua RUU tersebut sampai dengan Masa Persidangan I. Apakah dapat disetujui?," kata Puan saat rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/6).

DPR RI menggelar rapat paripurna ke-21 masa persidangan V tahun 2020-2021, Selasa (22/6). Rapat dihadiri empat pimpinan DPR, Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, serta Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel.

Sementara itu, rapat paripurna kali ini di hadiri sebanyak 29 anggota dewan secara fisik dan 265 secara virtual.

"Menurut catatan dari sekjen bahwa hari ini hadir 29 fisik 265 virtual dan beberapa izin sehingga jumlah anggota yang hadir pada rapat paripurna 297 orang anggota sehingga kuorum sudah tercapai," ujar Puan.

Ada empat agenda rapat paripurna hari ini. Yaitu penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020 serta Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2020 oleh BPK RI, penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2020 serta Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2020 oleh BPK RI, penetapan perpanjangan terhadap pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana dan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan, serta penetapan Mitra Kerja Komisi VI DPR RI, Komisi VII DPR RI, dan Komisi X DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

Baca Selengkapnya
Dalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK
Dalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK

Penyusunan ini sebelumnya dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Baca Selengkapnya
DPR Bakal Bahas RUU DKJ Bersama Pemerintah Pekan Depan
DPR Bakal Bahas RUU DKJ Bersama Pemerintah Pekan Depan

Rapat tersebut DPR direncanakan pada tanggal 13 Maret 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya
15 Januari 1949: Mengenang Peristiwa Situjuah Berdarah, Tewaskan Banyak Pejuang PDRI
15 Januari 1949: Mengenang Peristiwa Situjuah Berdarah, Tewaskan Banyak Pejuang PDRI

74 tahun berlalu, ini kisah Peristiwa Situjuah yang renggut banyak pejuang Pemerintah Darurat RI.

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Baca Selengkapnya
DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran
DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran

Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.

Baca Selengkapnya
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai

Baca Selengkapnya
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.

Baca Selengkapnya