DPD Papua desak Golkar beri sanksi tegas kepada Yorrys Raweyai

Merdeka.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Papua mendesak memberi sanksi tegas terhadap Korbit Polhukam Yorrys Raweyai. Desakan itu menyusul pernyataan Yorrys perihal menurunnya elektabilitas partai berlambang beringin karena meminta Setya Novanto mundur dari ketua umum agar fokus menjalani perawatan dan kasus e-KTP di KPK.

"Saya ingatkan kepada pak Yorrys agar cukuplah jangan membuat onar di Partai Golkar. Partai Golkar ini semua kita sayang karena Golkar partai kita sama-sama," kata Plt Ketua DPD Partai Golkar Papua Azis Samual, di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (30/9).

Aziz menilai pernyataan Yorrys itu membuat kisruh Partai Golkar. Dia pun mengusulkan agar Yorrys dipecat dari Golkar.

"Mudah-mudahan kita menbuat satu sanksi yang tegas buat pak Yorrys agar kita minta dia diberhentikan dari Partai Golkar," katanya.

"Dengan demikian saya ingatkan lagi jangan membuat Golkar sebagai partai preman. Saya baca statement sodara Yorrys seakan akan mau ambil alih DPP mau ambil, mau ambil alih ini partai. Pak Yorrys sebagai preman jadi jangan dibawa ke ranah Golkar," pungkasnya.

Sebelumnya Rapat harian Partai Golkartanggal 13 September memutuskan untuk membentuk Tim Pengkajian melihat tren elektoral partai jelang Pemilu serentak 2019. Tim telah bekerja selama 10 hari, memanggil pakar dan ahli untuk melihat bagaimana posisi Golkar saat ini.

Tim Pengkajian dipimpin langsung olehYorrys Raweyai. Hasilnya telah keluar dan sudah diberikan kepada DPP Golkar dalam rapat harian kemarin.

"Tugas Tim Pengkajian ada dua, pertama melakukan pendalaman, mengkaji elektabilitas menurun, apa langkah strategis untuk mengembalikan, rebounding posisi Golkar dalam menghadapi politik kekinian dan ke depan," kata Yorrys saat dihubungi merdeka.com, Rabu (27/9).

Yorrys menerangkan, ada dua hasil rekomendasi dari kerja Tim Pengkajian. Salah satunya, meminta Novanto nonaktif dari ketua umum untuk fokus menjalani perawatan dan kasus e-KTP di KPK.

"Ada rekomendasi politik, nah politiknya itu dari hasil kajian, kita lakukan undang pakar, lembaga survei, tentang tren elektoral. Disimpulkan bahwa meminta untuk ketum dinonaktifkan karena agar lebih fokus kepada kesehatan dan kasus hukum, itu kalau politik," kata Yorrys.