Merdeka.com - Rapat Komisi B Musyawarah Nasional (Munas) X Partai Golkar telah mengkaji perkembangan internal dan organisasi. Hasilnya, sidang Munas X Komisi B tentang program umum memberikan 13 rekomendasi. Salah satunya, Partai Golkar mendorong dicabutnya moratorium DOB (Daerah Otonomi Baru).
"Kami dari Kabupaten Bogor meminta ketegasan dari pimpinan sidang untuk mengambil sikap politik dan dorongan politik agar dengan segera mencabut moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB), karena itu akan berimbas pada pemerataan pembangunan dan menambah daya untuk pemenangan partai Golkar di Pemilu 2024," ujar Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi atau Jaro Ade yang tergabung dalam Komisi C di Munas Golkar, Kamis (5/12).
Dia menuturkan ada tiga wilayah yang hampir ketuk palu pencabutan moratorium yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Garut. "Karena dengan mekarnya wilayah-wilayah tersebut akan membuka peluang pemerataan pembangunan sesuai Nawacita Presiden Joko Widodo," jelas dia.
Program tersebut masuk ke dalam program umum Partai Golkar, Program umum tersebut dibacakan langsung oleh pimpinan Komisi B, Siti Aisyah, yang menggodok program baru bersama kader Golkar lainnya.
Berikut isi Program Umum Partai Golkar:
Pertama, Partai Golkar perlu menjalankan sistem komunikasi dan digitalisasi data informasi yang mudah diakses oleh seluruh kader dan masyarakat luas dalam rangka mewujudkan partai yang lebih modern dengan melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, serta periodik dan berkelanjutan.
"Kedua, Partai Golkar perlu berpartisipasi aktif dalam merespon disrupsi di segala aspek sebagai dampak revolusi industri 4.0 dalam membangun ekosistem digital untuk mengakselerasi ekonomi inklusi sehingga memiliki mulai nilai tambah dan berkeadilan di masyarakat," lanjut Pimpinan Komisi B, Siti Aisyah, Kamis (5/12).
Ketiga, dalam rangka merebut kembali kejayaan Partai Golkar pada pemilu 2024 DPP Partai Golkar harus melakukan kajian secara intensif sejak awal terhadap paket Undang-Undang Politik, di antaranya pemisahan pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden dan wakil presiden.
Kemudian, sistem pemilu yang memiliki potensi kemenangan Partai Golkar dengan mempertimbangkan sistem pemilu metode pemilihan suara ambang batas parlemen dan besaran kursi Dapil. Membentuk saksi permanen hingga ke daerah dan menetapkan parlementer threshold 4 persen ke daerah-daerah.
"Keempat, dalam menghadapi kontestasi politik pilkada, Partai Golkar memprioritaskan kader murni dengan tetap menempuh mekanisme survei yang fair dan obyektif untuk diusulkan sebagai kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah," kata Aisyah.
Kelima, strategi pemenangan Golkar dalam Pemilu 2024 harus dilakukan secara simultan, terstruktur, terintegrasi dimulai dari tahun 2020 dengan menghimpun dan memberdayakan kembali potensi kader. Baik fungsional maupun teritorial termasuk rekrutmen kader pemilih pemula.
"Keenam, DPP Partai Golkar harus mempersiapkan sistem kaderisasi komprehensif yang dilakukan selambat-lambatnya satu tahun setelah pelaksanaan Munas X dengan memperhatikan beberapa hal. Kaderisasi berjenjang di semua tingkatan, merangkul berbagai kelompok fungsional, mahasiswa, guru, petani, nelayan dan sebagainya, memperhatikan keterwakilan perempuan dan kader muda," tuturnya.
Ketujuh, sebagai upaya konsolidasi di tubuh partai perlu dilakukan regenerasi pengurus organisasi di tingkat desa atau kelurahan dan kecamatan dengan memperhatikan batas usia.
"Delapan, dalam rangka penguatan kapasitas kader partai, maka perlu didirikan sebuah lembaga pendidikan dan latihan yang dinamakan Akademi Partai Golkar," tutur Aisyah.
Sembilan, Golkar melanjutkan kembali dana pembinaan kepada DPD Provinsi dan di DPD Kabupaten/Kota dan Hasta Karya sebagai wujud kepedulian DPP Partai Golkar terhadap pengembangan partai.
"Sepuluh, memberikan penghargaan dan kontribusi terhadap orang-orang dalam kelompok masyarakat yang berprestasi dalam bidang kemanusiaan, lingkungan, budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi," ucap dia.
Kesebelas, perlu kajian khusus tentang sistem pemilihan kepemimpinan internal Partai Golkar di semua tingkatan yang memperhatikan kualitas kader dari segi PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas, tidak tercela) dan menghindari politik transaksional.
Kemudian, Partai Golkar perlu mendorong penguatan alutsista dan memperhatikan wilayah yang ada di perbatasan. "Ketiga belas, Partai Golkar mendorong dicabutnya moratorium DOB (Daerah Otonomi Baru)," pungkasnya. [ded]
Baca juga:
Wapres Ma'ruf Amin Tutup Munas Partai Golkar
Munas Golkar Ditutup, Airlangga Terima Kasih pada Bamsoet
Gerindra Santai Golkar Dorong Airlangga Jadi Capres 2024
Tambah Struktur Kepengurusan Dewan, Golkar Akomodasi JK dan Luhut
PBNU Jawab PKB: Politiknya NU Bukan untuk Partai Politik Tertentu
Sekitar 55 Menit yang laluMegawati Minta Pengurus PDIP di Daerah Bersiap Hadapi Pemilu 2024
Sekitar 1 Jam yang laluMegawati Minta Kader dan Pengurus PDIP Tak Jadikan Hasil Survei Pegangan Utama
Sekitar 16 Jam yang laluPemerintah: Pasal Penodaan Agama dan Ilmu Gaib di RKUHP Direformulasi
Sekitar 16 Jam yang laluPuan Ingatkan Pemerintah: Temukan Formula yang Tepat Sebelum Hapus PPKM
Sekitar 17 Jam yang laluPKB Akui Jenderal Andika Perkasa Masuk Radar untuk Pilpres 2024
Sekitar 17 Jam yang laluPPP: KIB Tak Ingin Ada Polarisasi di 2024, Harap Ada Tiga atau Empat Pasang Capres
Sekitar 19 Jam yang laluPernah Ditegur Megawati soal Banjir Rob, Ganjar Dapat Saran dari Politikus PDIP
Sekitar 20 Jam yang laluZulkifli Hasan Usul Ongkos Kampanye Parpol Dibiayai Negara
Sekitar 20 Jam yang laluPKB Ingin Pimpin Poros Koalisi Pilpres 2024, Cak Imin Jadi Capres
Sekitar 20 Jam yang laluKata Andika Perkasa soal Dirinya Dijodohkan dengan Ganjar untuk Pilpres 2024
Sekitar 21 Jam yang laluDemokrat DKI Sarankan Anies Baswedan Masuk Parpol: Untuk Jaga Elektabilitas
Sekitar 21 Jam yang laluKepala BIN Sulteng Jadi Penjabat Bupati, Pimpinan DPR: Tidak Perlu Diperdebatkan
Sekitar 22 Jam yang laluGalaknya Luhut Audit Perusahaan Kelapa Sawit Usai Ditunjuk Jokowi Urus Minyak Goreng
Sekitar 5 Jam yang laluTerbitkan Aturan Baru, Mendag Resmi Cabut Larangan Ekspor CPO
Sekitar 14 Jam yang laluAturan Baru Kemendag: Beli Minyak Goreng Curah Harus Gunakan NIK
Sekitar 15 Jam yang laluMenko Luhut Bakal Audit Perusahaan Kelapa Sawit dan Harus Punya Kantor di Indonesia
Sekitar 18 Jam yang laluJokowi: Inflasi Terkendali Karena Pemerintah Tahan Harga BBM dan Listrik
Sekitar 1 Hari yang laluJokowi: Harga BBM di Singapura Rp32.400 per Liter, Kita Pertalite Masih Rp7.650
Sekitar 1 Hari yang laluJokowi Soal Harga BBM: Subsidi APBN Gede Sekali, Tahan Sampai Kapan?
Sekitar 4 Hari yang laluDemo di Patung Kuda, Buruh dan Mahasiswa Bawa Empat Tuntutan Ini
Sekitar 4 Hari yang laluPresiden Ukraina Hanya Bersedia Temui Putin untuk Akhiri Perang
Sekitar 1 Hari yang laluYouTube Hapus 70 Ribu Video Konflik Rusia dan Ukraina
Sekitar 1 Hari yang laluAksi Tentara Rusia Mensterilkan Pabrik Baja Azovstal dari Sisa Ranjau Ukraina
Sekitar 1 Hari yang laluStarbucks Resmi Keluar dari Rusia Setelah Hampir 15 Tahun Beroperasi
Sekitar 2 Hari yang laluPenampakan Pyongyang Bak Kota Mati Akibat Covid-19
Sekitar 2 Jam yang laluMenag Harap Kebijakan Saudi Larang Warganya Masuk Indonesia Segera Dicabut
Sekitar 4 Jam yang laluPuan Ingatkan Pemerintah: Temukan Formula yang Tepat Sebelum Hapus PPKM
Sekitar 17 Jam yang laluTurun 50 Persen, Santunan Kecelakaan Jasa Raharja Capai Rp44 M di Musim Mudik Lebaran
Sekitar 19 Jam yang laluEvaluasi Mudik Lebaran, Jokowi Minta Rekayasa Lalu Lintas Diperbaiki
Sekitar 1 Hari yang laluPer 10 Mei, KAI Tolak Berangkatkan 707 Penumpang Terkait Covid-19
Sekitar 2 Minggu yang laluFrekuensi Belanja Masyarakat Meningkat Tajam di Ramadan 2022
Sekitar 2 Minggu yang laluAdvertisement
Advertisement
Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami