Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPD Golkar Bogor Nilai Pencabutan Moratorium DOB akan Berimbas Positif di Pemilu 2024

DPD Golkar Bogor Nilai Pencabutan Moratorium DOB akan Berimbas Positif di Pemilu 2024 Munas Golkar. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Rapat Komisi B Musyawarah Nasional (Munas) X Partai Golkar telah mengkaji perkembangan internal dan organisasi. Hasilnya, sidang Munas X Komisi B tentang program umum memberikan 13 rekomendasi. Salah satunya, Partai Golkar mendorong dicabutnya moratorium DOB (Daerah Otonomi Baru).

"Kami dari Kabupaten Bogor meminta ketegasan dari pimpinan sidang untuk mengambil sikap politik dan dorongan politik agar dengan segera mencabut moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB), karena itu akan berimbas pada pemerataan pembangunan dan menambah daya untuk pemenangan partai Golkar di Pemilu 2024," ujar Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi atau Jaro Ade yang tergabung dalam Komisi C di Munas Golkar, Kamis (5/12).

Baca berita Pemilu 2024 di Liputan6.com

Dia menuturkan ada tiga wilayah yang hampir ketuk palu pencabutan moratorium yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Garut. "Karena dengan mekarnya wilayah-wilayah tersebut akan membuka peluang pemerataan pembangunan sesuai Nawacita Presiden Joko Widodo," jelas dia.

Program tersebut masuk ke dalam program umum Partai Golkar, Program umum tersebut dibacakan langsung oleh pimpinan Komisi B, Siti Aisyah, yang menggodok program baru bersama kader Golkar lainnya.

Berikut isi Program Umum Partai Golkar:

Pertama, Partai Golkar perlu menjalankan sistem komunikasi dan digitalisasi data informasi yang mudah diakses oleh seluruh kader dan masyarakat luas dalam rangka mewujudkan partai yang lebih modern dengan melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, serta periodik dan berkelanjutan.

"Kedua, Partai Golkar perlu berpartisipasi aktif dalam merespon disrupsi di segala aspek sebagai dampak revolusi industri 4.0 dalam membangun ekosistem digital untuk mengakselerasi ekonomi inklusi sehingga memiliki mulai nilai tambah dan berkeadilan di masyarakat," lanjut Pimpinan Komisi B, Siti Aisyah, Kamis (5/12).

Ketiga, dalam rangka merebut kembali kejayaan Partai Golkar pada pemilu 2024 DPP Partai Golkar harus melakukan kajian secara intensif sejak awal terhadap paket Undang-Undang Politik, di antaranya pemisahan pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden dan wakil presiden.

Kemudian, sistem pemilu yang memiliki potensi kemenangan Partai Golkar dengan mempertimbangkan sistem pemilu metode pemilihan suara ambang batas parlemen dan besaran kursi Dapil. Membentuk saksi permanen hingga ke daerah dan menetapkan parlementer threshold 4 persen ke daerah-daerah.

"Keempat, dalam menghadapi kontestasi politik pilkada, Partai Golkar memprioritaskan kader murni dengan tetap menempuh mekanisme survei yang fair dan obyektif untuk diusulkan sebagai kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah," kata Aisyah.

Kelima, strategi pemenangan Golkar dalam Pemilu 2024 harus dilakukan secara simultan, terstruktur, terintegrasi dimulai dari tahun 2020 dengan menghimpun dan memberdayakan kembali potensi kader. Baik fungsional maupun teritorial termasuk rekrutmen kader pemilih pemula.

"Keenam, DPP Partai Golkar harus mempersiapkan sistem kaderisasi komprehensif yang dilakukan selambat-lambatnya satu tahun setelah pelaksanaan Munas X dengan memperhatikan beberapa hal. Kaderisasi berjenjang di semua tingkatan, merangkul berbagai kelompok fungsional, mahasiswa, guru, petani, nelayan dan sebagainya, memperhatikan keterwakilan perempuan dan kader muda," tuturnya.

Ketujuh, sebagai upaya konsolidasi di tubuh partai perlu dilakukan regenerasi pengurus organisasi di tingkat desa atau kelurahan dan kecamatan dengan memperhatikan batas usia.

"Delapan, dalam rangka penguatan kapasitas kader partai, maka perlu didirikan sebuah lembaga pendidikan dan latihan yang dinamakan Akademi Partai Golkar," tutur Aisyah.

Sembilan, Golkar melanjutkan kembali dana pembinaan kepada DPD Provinsi dan di DPD Kabupaten/Kota dan Hasta Karya sebagai wujud kepedulian DPP Partai Golkar terhadap pengembangan partai.

"Sepuluh, memberikan penghargaan dan kontribusi terhadap orang-orang dalam kelompok masyarakat yang berprestasi dalam bidang kemanusiaan, lingkungan, budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi," ucap dia.

Kesebelas, perlu kajian khusus tentang sistem pemilihan kepemimpinan internal Partai Golkar di semua tingkatan yang memperhatikan kualitas kader dari segi PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas, tidak tercela) dan menghindari politik transaksional.

Kemudian, Partai Golkar perlu mendorong penguatan alutsista dan memperhatikan wilayah yang ada di perbatasan. "Ketiga belas, Partai Golkar mendorong dicabutnya moratorium DOB (Daerah Otonomi Baru)," pungkasnya.

(mdk/ded)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Golkar Nomor Dua di Pileg 2024, Mungkinkah Jatah Menteri di Kabinet Prabowo Bertambah?

Golkar Nomor Dua di Pileg 2024, Mungkinkah Jatah Menteri di Kabinet Prabowo Bertambah?

Airlangga ditanya apakah kursi menteri dari Partai Golkar pada pemerintahan Prabowo-Gibran bakal bertambah.

Baca Selengkapnya
Ganjil Genap di Jalur Puncak Bogor Diberlakukan hingga Libur Tahun Baru 2024

Ganjil Genap di Jalur Puncak Bogor Diberlakukan hingga Libur Tahun Baru 2024

Polres Bogor tetap melanjutkan rekayasa lalu lintas dengan alasan mengantisipasi kemacetan.

Baca Selengkapnya
Malam Tahun Baru, Jalur Puncak Ditutup Sejak 31 Desember hingga 1 Januari 2024

Malam Tahun Baru, Jalur Puncak Ditutup Sejak 31 Desember hingga 1 Januari 2024

Mulai pukul 18.00 sampai 06.00 WIB dan arus kendaraan akan dialihkan ke jalur alternatif Jonggol dan Sukabumi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
TKN Temukan Dugaan Mobilisasi Pemilih Berambut Cepak dan Berbadan Tegap di Dramaga Bogor

TKN Temukan Dugaan Mobilisasi Pemilih Berambut Cepak dan Berbadan Tegap di Dramaga Bogor

TKN Prabowo-Gibran menemukan dugaan kecurangan pemilu 2024 berupa mobilisasi pemilih secara ilegal.

Baca Selengkapnya
Golkar Tidak Keberatan Jika Ada Partai Baru Bergabung dengan Koalisi Prabowo

Golkar Tidak Keberatan Jika Ada Partai Baru Bergabung dengan Koalisi Prabowo

Kendati demikian, Golkar mengaku tak mengetahui siapa partai politik yang akan bergabung dengan KIM.

Baca Selengkapnya
Golkar Optimis Minimal Dapat 102 Kursi di DPR

Golkar Optimis Minimal Dapat 102 Kursi di DPR

Dia menyebut penambahan 2-3 persen itu berasal dari dua kekuatan tambahan, yaitu infrastruktur partai dan kekuatan caleg yang mewakili.

Baca Selengkapnya
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.

Baca Selengkapnya
Polres Rohil Deklarasi Tertib Berlalu Lintas Demi Pemilu Damai 2024

Polres Rohil Deklarasi Tertib Berlalu Lintas Demi Pemilu Damai 2024

Deklarasi diikuti oleh perwakilan seluruh partai politik peserta Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Soal Partai Baru Gabung Koalisi Prabowo, Golkar Bocorkan Komunikasi dengan NasDem dan PKB

Soal Partai Baru Gabung Koalisi Prabowo, Golkar Bocorkan Komunikasi dengan NasDem dan PKB

Baru-baru ini, Gibran menyebut akan ada partai baru yang bergabung ke koalisinya usai dinyatakan menang Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya