Merdeka.com - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, kritikan Ketum Gerindra Prabowo Subianto soal ekonomi yang melenceng dari konstitusi tidak harus dibarengi dengan hak interpelasi. Menurut dia, selama ini Gerindra sudah sering ajukan kritik terbuka kepada pemerintah.

"Kritik begini bukan interpelasi ya. Interpelasi ini bukan seperti itu, kita akan ajukan hak angket umpamanya terkait dengan pengangkatan Pj Gubernur Jawa Barat, kita akan ajukan hak angket," kata Riza saat dihubungi merdeka.com, Kamis (21/6).

Dia mengatakan, selama ini Gerindra sudah menyampaikan kritik dengan cukup terbuka. Bahkan, kata Riza, Prabowo juga sering menyampaikan pendapatnya tentang perkembangan bangsa.

"Pak Prabowo orangnya sangat terbuka enggak pernah ngomong di belakang. Dia ngomong di depan ngomong apa adanya transparan sampaikan pada pemerintah di berbagai kesempatan melalui DPR melalui fraksi Gerindra di komisi-komisi kita kan juga terbuka," ujarnya.

"Kalau kritik seperti ini kita sudah sampaikan secara terbuka pada pemeritah mengingatkan pemerintah gitu. Untuk kembali pada UUD 45 khususnya Pasal 33 terkait ekonomi gitu," tukasnya.

Meski begitu, Riza menegaskan partainya selalu siap jika ditantang untuk menjelaskan apapun kritikan dari mantan Danjen Kopassus itu. Karena, kata dia, Gerindra memiliki visi dan misi untuk bangsa Indonesia.

"Gerindra siap menyampaikan konsep dan paparannya. Terkait dengan pembangunan bangsa kan kita punya visi-misi dan programkan," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan Fraksi Partai Gerindra bisa mengajukan hak angket atau menyatakan pendapat kepada Presiden Jokowi terkait kondisi Indonesia saat ini. Hal ini menyikapi kritik Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyebut arah Indonesia telah melenceng dari konstitusi.

"Fraksi Gerindra mengajukan hak angket atau menyatakan pendapat ke DPR," kata Jazilul saat dihubungi merdeka.com, Kamis (21/6).